Pendampingan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Alam Sentosa Desa Kurungan Nyawa

Published: Dec 2, 2022

Abstract:

Purpose: This service activity for BUMDes Alam Sentosa, Kurungan Nyawa Village, aims to provide an overview of the development and management of BUMDes which functions as a driving force for the village economy.

Method: Methods of instruction, guidance, and assessment are employed in this operation.

Results: The findings of this program provide a process that is carried out by a person in managing activities carried out by individuals or groups. The system or management must be carried out to meet the targets to be achieved by the individual or group in a collaboration by optimizing existing resources.

Conclusions: The service activity of mentoring BUMDes Alam Sentosa in Kurungan Nyawa Village went well and offered a stimulus in the form of motivation for BUMDes Alam Sentosa in carrying out its businesses, both those that were carried out and those that were not. The presence of a formal organization authorized by the Ministry of Villages is supposed to assist BUMDes Alam Sentosa's access to doing business and working with companies.

Limitations: The limitation of this service is the implementation time.

Contribution: This service can be useful for the BUMDes Alam Sentosa, rural communities, and the economy of the confinement village.

Keywords:
1. Bumdes
2. business feasibility study
3. project evaluation
4. enterprise
Authors:
1 . Rio Kurniawan
2 . Ni Nengah Rizki Noventy
3 . Ukhti Ciptawaty
4 . Ambya Ambya
5 . Heru Wahyudi
How to Cite
Kurniawan, R., Noventy, N. N. R., Ciptawaty, U., Ambya, A., & Wahyudi, H. (2022). Pendampingan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Alam Sentosa Desa Kurungan Nyawa . Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(2), 63–70. https://doi.org/10.35912/yumary.v3i2.1447

Downloads

Download data is not yet available.
Issue & Section
References

    Achir, N., & Imran, S. (2021). Penguatan Kapasitas Desa Biluhu Timur Melalui Penyuluhan Hukum Tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa. DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan …, 2(1), 13–25. https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein/article/view/12066%0Ahttps://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein/article/viewFile/12066/3894

    Hirmantono, A. (2021). Strategi Pemasaran UMKM di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus UMKM di Kawasan Pondok Pesantren Darul'Ulum Jombang. Jurnal Bisnis dan Pemasaran Digital, 1(1), 43-48.

    Kushartono, E. W. (n.d.). Pengembangan Desa Mandiri melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Fitrie Arianti Universitas Diponegoro Semarang.

    Muhamad, M., et al. (2022). Peran Bumdes dalam Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan di Lereng Sumbing, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang.Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2(4), 211-220.

    Nugraha, A., & Kismartini, K. (2019). Evaluasi Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Rejo Mulyo, Desa Gogik, Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 1(1), 43–56. https://doi.org/10.14710/dialogue.v1i1.5223

    Pangestu, A. T. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Administrasi Negara, 126–133.

    Peraturan Desa Kurungan Nyawa Nomor 002 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Alam Sentosa

    Rahayu, S., & Febrina, R. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui BUMDes di Desa Sugai Nibung. Jurnal Trias Politika, 5(1), 49–61.

    Ramadana, C. B., & Ribawanto, H. (2010). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang) Coristya. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 1(6), 1068–1076.

    Ridlwan, Z. (2015). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 8(3), 424–440. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314

    Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

  1. Achir, N., & Imran, S. (2021). Penguatan Kapasitas Desa Biluhu Timur Melalui Penyuluhan Hukum Tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa. DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan …, 2(1), 13–25. https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein/article/view/12066%0Ahttps://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein/article/viewFile/12066/3894
  2. Hirmantono, A. (2021). Strategi Pemasaran UMKM di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus UMKM di Kawasan Pondok Pesantren Darul'Ulum Jombang. Jurnal Bisnis dan Pemasaran Digital, 1(1), 43-48.
  3. Kushartono, E. W. (n.d.). Pengembangan Desa Mandiri melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Fitrie Arianti Universitas Diponegoro Semarang.
  4. Muhamad, M., et al. (2022). Peran Bumdes dalam Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan di Lereng Sumbing, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang.Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2(4), 211-220.
  5. Nugraha, A., & Kismartini, K. (2019). Evaluasi Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Rejo Mulyo, Desa Gogik, Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 1(1), 43–56. https://doi.org/10.14710/dialogue.v1i1.5223
  6. Pangestu, A. T. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Administrasi Negara, 126–133.
  7. Peraturan Desa Kurungan Nyawa Nomor 002 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Alam Sentosa
  8. Rahayu, S., & Febrina, R. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui BUMDes di Desa Sugai Nibung. Jurnal Trias Politika, 5(1), 49–61.
  9. Ramadana, C. B., & Ribawanto, H. (2010). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang) Coristya. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 1(6), 1068–1076.
  10. Ridlwan, Z. (2015). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 8(3), 424–440. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314
  11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah