Sidang Itsbat bagi Pasangan Nikah Siri Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam
Abstract:
Purpose: The purpose of writing this journal is to find out the implementation of itsbat trial determination for unregistered marriage couples in terms of Islamic law, and to know the judge's considerations in determining itsbat trial for unregistered marriage couples.
Methodology: The method used is a normative approach, namely through library research, and an empirical approach, namely through field research by conducting a series of interviews with respondents and informants to obtain field data.
Results: The results of the study show that the implementation of the determination of itsbat trial for unregistered marriage couples is reviewed in Islamic law, namely starting with the submission of an application for itsbat marriage by the applicant by completing certain requirements, and continuing with the implementation of itsbat trial to obtain a determination of itsbat trial. In its implementation there are requests that fall, are rejected and granted. The judge's considerations in determining itsbat for unregistered marriage partners are the need for the applicant's presence so that the marriage certificate is not aborted and shows evidence that the marriage has taken place legally in accordance with Islamic law in court.
Downloads
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Abdullah, A. G. (2012). Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia: Gema Insani.
Dahwir, A. (2022). Urgensi Rekonstruksi Strafsoort dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 1(2), 87-100.
Fahrizal, D., Anatami, D. ., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Keterlambatan Penerbangan Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2(1), 15-27. doi:https://doi.org/10.35912/jihham.v2i1.1546
Istiqomah, Q. A. (2015). Itsbat Nikah Menurut Hukum Islam Untuk Melakukan Perceraian (Study Kasus Perkara Nomor 2573/Pdt. G/2013/PA. Im Di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu). IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
Munthe, R., & Hidayani, S. (2017). Kajian yuridis permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Medan. Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 9(2), 121-132.
Noval, M., Nofrial, R. ., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Proses Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Pembayaran Elektronik Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum. urnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2(1), 29-37. doi:https://doi.org/10.35912/jihham.v2i1.1579
Nurfadilah, N. (2016). Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Putusan Isbat Nikah Massal Terhadap Pernikahan Siri (Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2014-2015). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Peraturan Pemerintan Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
Sanusi, A. (2016). Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 16(1).
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2013). Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat. Radja Grafindo Persada.
Sudirman, S., Dedi, S., & Saputra, H. (2021). Poligami Sirri dalam Tinjauan Mashlahat. El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman, 19(2), 127-139.
Suharsimi, A. (2006). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 120-123.
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Abdullah, A. G. (2012). Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia: Gema Insani.
- Dahwir, A. (2022). Urgensi Rekonstruksi Strafsoort dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 1(2), 87-100.
- Fahrizal, D., Anatami, D. ., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Keterlambatan Penerbangan Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2(1), 15-27. doi:https://doi.org/10.35912/jihham.v2i1.1546
- Istiqomah, Q. A. (2015). Itsbat Nikah Menurut Hukum Islam Untuk Melakukan Perceraian (Study Kasus Perkara Nomor 2573/Pdt. G/2013/PA. Im Di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu). IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Munthe, R., & Hidayani, S. (2017). Kajian yuridis permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Medan. Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 9(2), 121-132.
- Noval, M., Nofrial, R. ., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Proses Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Pembayaran Elektronik Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum. urnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2(1), 29-37. doi:https://doi.org/10.35912/jihham.v2i1.1579
- Nurfadilah, N. (2016). Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Putusan Isbat Nikah Massal Terhadap Pernikahan Siri (Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2014-2015). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Peraturan Pemerintan Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- Sanusi, A. (2016). Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 16(1).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2013). Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat. Radja Grafindo Persada.
- Sudirman, S., Dedi, S., & Saputra, H. (2021). Poligami Sirri dalam Tinjauan Mashlahat. El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman, 19(2), 127-139.
- Suharsimi, A. (2006). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 120-123.
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
