Strategi Pengembangan Desa Melalui Pemanfaatan Dana Desa di Desa Sako Margasari

https://doi.org/10.35912/jasispol.v1i2.545
Published: Oct 14, 2021

Abstract:

Purpose: This study aims to determine the village development strategy through the use of village funds in the village of Sako Margasari, Kuantan Singing Regency, and the inhibiting factors of the village development strategy in the village of Sako Margasari, Kuantan Singingi Regency.
Research Methodology: This research used a qualitative method with a descriptive approach.
Results: The results of this study are that the village government in designing and implementing village development strategies still has obstacles that are experienced by the village government so that the development strategy is not optimal.
Limitations: This study discusses the development strategy where this research looks at all environmental sectors through village funds as the basis for carrying out village development.
Contribution: This research is expected to be useful and contribute as input and correction for the Head of Sako Margasari Village, Kuantan Singingi Regency. It is also useful for adding references to the literature at the Faculty of Social and Political Sciences, especially the Public Administration Study Program, as well as being a reference for subsequent writers with a focus on the study of Village Development Strategies Through Utilization of Village Funds in Sako Margasari Village, Kuantan Singingi Regency.

Keywords:
1. Village Development Strategy
2. Village Government
3. Community
Authors:
1 . Abdul Halim
2 . Adianto Adianto
View PDF
How to Cite
Halim, A., & Adianto, A. (2021). Strategi Pengembangan Desa Melalui Pemanfaatan Dana Desa di Desa Sako Margasari. Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik, 1(2), 87–99. https://doi.org/10.35912/jasispol.v1i2.545
Download Citation
  1. Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
  2. BibTeX

Downloads

Download data is not yet available.
Issue & Section
Vol. 1 No. 2 (2021): Desember
Articles
References

    Abdoellah, O. S. (2016). Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: PT Gramedia Pustaka Utama.

    Adianto, M., Rusli, Z., & Yuliani, F. (2013). Strategi Pembangunan Desa Melalui Program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, 4(1).

    Hendrayady, A. (2018). Strategi Pembangunan Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN), 6(1), 1-10.

    Amanda, H. W. (2015). Strategi Pembangunan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa: Studi pada Badan Pengelola Air Minum (BPAM) di Desa Katapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Publika, 3(5), 7–12.

    Ayu, A. A., Siahainenia, R. R., & Kudubun, E. E. (2020). Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen Di Era Pandemi Covid-19. Jurnal Analisa Sosiologi, 9(2). https://doi.org/10.20961/jas.v9i2.43738

    David, F. R. (2011). Management Strategi (Strategic Management): Salemba Empat.

    Dwinarko, Sulistyanto, A., Widodo, A., & Saeful Mujab. (2021). Pelatihan Manajemen Komunikasi pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(4), 217-225. https://doi.org/10.35912/yumary.v1i4.314

    Fitriska, K. (2017). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara. Jurnal Administrasi Negara, 3(2), 29–3.

    Hariyani, R., & Prasetio, T. (2021). Pemanfaatan Perangkat Lunak Akuntansi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Bagi Siswa SMK Muhammadiyah 9 Jakarta. Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 1(3), 107-115.

    Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Erlangga.

    Pasolong, H. (2016). Teori Administrasi Publik: Alfabeta.

    Juraidah, N. D. Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Mendik Karya Kecamatan Long Kalik Kabupaten Paser. Jurnal Administrasi Negara. https://doi.org/10.30996/jpap.v3i2.1261

    Khoiroh, S. M., Herlina, & Romadhan, M. I. (2021). Kewirausahaan Produk Olahan Susu dan Durian Untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa Wonomerto Jombang. Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(3), 135-142. https://doi.org/10.35912/yumary.v1i3.190

    Lailiani, B. A. (2017). strategi pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan desa studi kasus desa kemamang kecamatan balen kabupaten bojonegoro. Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 3(2), 790. https://doi.org/php/JAP/article/download/4166/4023

    Mashur, Dadang. (2017). Administrasi Publik (Mayarni (Ed.); pertama). UR Press.

    Nasucha, C. (2004). Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik: Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo).

    Nugroho, D.O, Hariani, D., & Lestari, H. (2014). Perencanaan Strategi Pembangunan Desa di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara. Journal of Public Policy and Management Review, 3(4), 190-.201.

    Redaputri, A. P. & B. (2018). Strategi Pembangunan Perekonomian Provinsi Lampung. Jurnal Manajemen Indonesia, 18(2) 86. https://doi.org/10.25124/jmi.v18i2.1340

    Soleh, A. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. Jurnal Sungkai, 5(1), 32-52. https://doi.org/10.30606/js.v5i1.1181

    Sulistyanto, A., Widodo, A., & Mujab, S. (2021). Pelatihan Manajemen Komunikasi pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 1(4), 217-225.

    Taufik, T., Afrizal, A., & Handrizal, H. (2019). Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Naskah Publikasi.

    Wasistiono, S. (2006). Prospek Pengembangan Desa: Fokusmedia.

    Regulasi

    Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang No. 43 Tahun 2014 Yang Mengatur Tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 5539. Sekretariat Negara. Jakarta.

    Kementerian Dalam Negeri. 2017. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2017 Yang Mengatur Tentang Penataan Desa. Berita Negara RI Tahun 2017, No. 155. Kemendagri.go.id : 45 hlm.

    Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2018. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2018 Yang Mengatur Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2018-2023 dengan berfokus pada seluruh sektor dalam mengembangkan desa. Berita Negara RI Tahun 2018, No. 129. Kemendesa : 19 hlm.

    Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2019. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2019 Yang Mengatur Tentang unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Berita Negara RI Tahun 2019, No. 874. Kemendesa.go.id: 14 hlm.

    Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2020. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 Yang Mengatur Tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Berita Negara RI Tahun 2020, No. 165. Kemendesa.go.id : 6 hlm.

    Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2020. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 Yang Mengatur Tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Berita Negara RI Tahun 2020, No. 165. Kemendesa.go.id : 6 hlm.

  1. Abdoellah, O. S. (2016). Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: PT Gramedia Pustaka Utama.
  2. Adianto, M., Rusli, Z., & Yuliani, F. (2013). Strategi Pembangunan Desa Melalui Program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, 4(1).
  3. Hendrayady, A. (2018). Strategi Pembangunan Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN), 6(1), 1-10.
  4. Amanda, H. W. (2015). Strategi Pembangunan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa: Studi pada Badan Pengelola Air Minum (BPAM) di Desa Katapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Publika, 3(5), 7–12.
  5. Ayu, A. A., Siahainenia, R. R., & Kudubun, E. E. (2020). Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen Di Era Pandemi Covid-19. Jurnal Analisa Sosiologi, 9(2). https://doi.org/10.20961/jas.v9i2.43738
  6. David, F. R. (2011). Management Strategi (Strategic Management): Salemba Empat.
  7. Dwinarko, Sulistyanto, A., Widodo, A., & Saeful Mujab. (2021). Pelatihan Manajemen Komunikasi pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(4), 217-225. https://doi.org/10.35912/yumary.v1i4.314
  8. Fitriska, K. (2017). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara. Jurnal Administrasi Negara, 3(2), 29–3.
  9. Hariyani, R., & Prasetio, T. (2021). Pemanfaatan Perangkat Lunak Akuntansi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Bagi Siswa SMK Muhammadiyah 9 Jakarta. Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 1(3), 107-115.
  10. Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Erlangga.
  11. Pasolong, H. (2016). Teori Administrasi Publik: Alfabeta.
  12. Juraidah, N. D. Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Mendik Karya Kecamatan Long Kalik Kabupaten Paser. Jurnal Administrasi Negara. https://doi.org/10.30996/jpap.v3i2.1261
  13. Khoiroh, S. M., Herlina, & Romadhan, M. I. (2021). Kewirausahaan Produk Olahan Susu dan Durian Untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa Wonomerto Jombang. Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(3), 135-142. https://doi.org/10.35912/yumary.v1i3.190
  14. Lailiani, B. A. (2017). strategi pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan desa studi kasus desa kemamang kecamatan balen kabupaten bojonegoro. Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 3(2), 790. https://doi.org/php/JAP/article/download/4166/4023
  15. Mashur, Dadang. (2017). Administrasi Publik (Mayarni (Ed.); pertama). UR Press.
  16. Nasucha, C. (2004). Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik: Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo).
  17. Nugroho, D.O, Hariani, D., & Lestari, H. (2014). Perencanaan Strategi Pembangunan Desa di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara. Journal of Public Policy and Management Review, 3(4), 190-.201.
  18. Redaputri, A. P. & B. (2018). Strategi Pembangunan Perekonomian Provinsi Lampung. Jurnal Manajemen Indonesia, 18(2) 86. https://doi.org/10.25124/jmi.v18i2.1340
  19. Soleh, A. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. Jurnal Sungkai, 5(1), 32-52. https://doi.org/10.30606/js.v5i1.1181
  20. Sulistyanto, A., Widodo, A., & Mujab, S. (2021). Pelatihan Manajemen Komunikasi pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 1(4), 217-225.
  21. Taufik, T., Afrizal, A., & Handrizal, H. (2019). Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Naskah Publikasi.
  22. Wasistiono, S. (2006). Prospek Pengembangan Desa: Fokusmedia.
  23. Regulasi
  24. Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang No. 43 Tahun 2014 Yang Mengatur Tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 5539. Sekretariat Negara. Jakarta.
  25. Kementerian Dalam Negeri. 2017. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2017 Yang Mengatur Tentang Penataan Desa. Berita Negara RI Tahun 2017, No. 155. Kemendagri.go.id : 45 hlm.
  26. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2018. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2018 Yang Mengatur Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2018-2023 dengan berfokus pada seluruh sektor dalam mengembangkan desa. Berita Negara RI Tahun 2018, No. 129. Kemendesa : 19 hlm.
  27. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2019. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2019 Yang Mengatur Tentang unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Berita Negara RI Tahun 2019, No. 874. Kemendesa.go.id: 14 hlm.
  28. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2020. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 Yang Mengatur Tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Berita Negara RI Tahun 2020, No. 165. Kemendesa.go.id : 6 hlm.
  29. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2020. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 Yang Mengatur Tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Berita Negara RI Tahun 2020, No. 165. Kemendesa.go.id : 6 hlm.