Perlindungan Hukum Pasca Perceraian: Analisis Strategi dan Implementasi di Indonesia

https://doi.org/10.35912/kihan.v4i1.5149
Published: Jul 25, 2025

Abstract:

Purpose: This research aims to analyze post-divorce legal protection in Indonesia, focusing on its strategy and implementation, as well as to explore the challenges faced by divorced individuals in accessing their rights.

Methodology/approach: The research uses the normative juridical method to analyze relevant legal norms. The researcher also examines dispute resolution mechanisms both in litigation and non-litigation.

Results/findings: The results show that despite a clear legal framework, many individuals do not receive adequate legal protection. This is due to social stigma, lack of understanding of rights, and weak execution mechanisms.

Conclusion: Legal protection for individuals after divorce in Indonesia still faces various challenges. It is necessary to increase the capacity of judicial institutions and public understanding to guarantee the rights of individuals after divorce.

Limitations: The limitations of this research include limitations in the scope of the study which may not cover all social and cultural aspects that affect the implementation of legal protection and there may also be bias in the data used.

Contribution: The contribution of this research lies in a deeper understanding of the challenges faced after divorce and provides recommendations for improvements in the legal system and protection for individuals, especially children and ex-spouses.

Keywords:
1. Child Custody
2. Divorce
3. Indonesia
4. Legal Protection
5. Property Division
Authors:
Tajuddin Noor
View PDF
How to Cite
Noor, T. (2025). Perlindungan Hukum Pasca Perceraian: Analisis Strategi dan Implementasi di Indonesia. Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan, 4(1), 61–71. https://doi.org/10.35912/kihan.v4i1.5149
Download Citation
  1. Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
  2. BibTeX

Downloads

Download data is not yet available.
Issue & Section
Vol. 4 No. 1 (2025): Juni
Articles
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

References

    Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). Statistik Perceraian di Indonesia.

    Black, H. C. (1990). Black's Law Dictionary. West Publishing Company.

    Departemen Agama RI. (2019). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

    Halim, A. (2019). "Stigma Sosial dan Dampaknya terhadap Proses Perceraian di Indonesia." Jurnal Sosial dan Budaya.

    Hadhanah Pasca Perceraian; Kajian Perundang-Undangan Perkawin an Islam Kontemporer. (n.d.). pa-rangkasbitung.go.id. Retrieved from https://pa-rangkasbitung.go.id/pa-website/publikasi-artikel/arsip-artikel/418-hadhanah-pasca-perceraian-kajian-perundang-undangan-perkawinan-islam-kontemporer

    Karvistina, L. (11). Persepsi Masyarakat Terhadap Status Janda (studi kasus di Kampung Iromejan, Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Skripsi,2011

    Nyimas Lidya Pertiwi and Cici Nur Sa’adah, “Hadhanah Dan Kewajiban Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam,” Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam 2, no. 1 (2022): 55)

    Nashriana. (2013). Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Badan Penerbit Iblam.

    Pratiwi, D. (2022). "Kesadaran Hukum Masyarakat Pasca Perceraian: Studi Kasus di Jakarta." Jurnal Hukum dan Masyarakat.

    Prodjodikoro, W. (2015). Hukum Perkawinan di Indonesia. Mandar Maju.

    Sari, R. (2020). "Perlindungan Hukum bagi Anak Pasca Perceraian: Tinjauan Hukum di Indonesia." Jurnal Hukum dan Pembangunan.

    siplawfirm.id/cara-pengajuan-gugat-cerai,diakses pada tanggal 27 Juni 2025

    Sholeh, A., Rachmat Gumelar, D., & Tsamrotul Fuadah, A. (2019). Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian. JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial, 1(2), 80–99. https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.19

    Soemiyati, S. (2010). Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Liberty Yogyakarta.

    Yani, Ahmad, Sumarni Alam, dan Edi Mulyadi "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku." Jurnal Pemandhu 2, no. 3 (2021): 299-313. (e-ISSN: 2775-0396)

    Zainuddin, M. (2021). Perlindungan Hukum bagi Mantan Pasangan Pasca Perceraian. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 12(3), 45-60.

    Undang-Undang

    Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

    Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

    Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

  1. Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). Statistik Perceraian di Indonesia.
  2. Black, H. C. (1990). Black's Law Dictionary. West Publishing Company.
  3. Departemen Agama RI. (2019). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  4. Halim, A. (2019). "Stigma Sosial dan Dampaknya terhadap Proses Perceraian di Indonesia." Jurnal Sosial dan Budaya.
  5. Hadhanah Pasca Perceraian; Kajian Perundang-Undangan Perkawin an Islam Kontemporer. (n.d.). pa-rangkasbitung.go.id. Retrieved from https://pa-rangkasbitung.go.id/pa-website/publikasi-artikel/arsip-artikel/418-hadhanah-pasca-perceraian-kajian-perundang-undangan-perkawinan-islam-kontemporer
  6. Karvistina, L. (11). Persepsi Masyarakat Terhadap Status Janda (studi kasus di Kampung Iromejan, Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Skripsi,2011
  7. Nyimas Lidya Pertiwi and Cici Nur Sa’adah, “Hadhanah Dan Kewajiban Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam,” Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam 2, no. 1 (2022): 55)
  8. Nashriana. (2013). Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Badan Penerbit Iblam.
  9. Pratiwi, D. (2022). "Kesadaran Hukum Masyarakat Pasca Perceraian: Studi Kasus di Jakarta." Jurnal Hukum dan Masyarakat.
  10. Prodjodikoro, W. (2015). Hukum Perkawinan di Indonesia. Mandar Maju.
  11. Sari, R. (2020). "Perlindungan Hukum bagi Anak Pasca Perceraian: Tinjauan Hukum di Indonesia." Jurnal Hukum dan Pembangunan.
  12. siplawfirm.id/cara-pengajuan-gugat-cerai,diakses pada tanggal 27 Juni 2025
  13. Sholeh, A., Rachmat Gumelar, D., & Tsamrotul Fuadah, A. (2019). Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian. JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial, 1(2), 80–99. https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.19
  14. Soemiyati, S. (2010). Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Liberty Yogyakarta.
  15. Yani, Ahmad, Sumarni Alam, dan Edi Mulyadi "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku." Jurnal Pemandhu 2, no. 3 (2021): 299-313. (e-ISSN: 2775-0396)
  16. Zainuddin, M. (2021). Perlindungan Hukum bagi Mantan Pasangan Pasca Perceraian. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 12(3), 45-60.
  17. Undang-Undang
  18. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
  19. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  21. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
  22. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.