Efektivitas atas Tata Kepemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Karangasem
Abstract:
In the effort of good governance implementation an Indonesia, where the elimination corruption, collusion, and nepotism be priority agenda, Government publish to Presidential Regulation Number 16, 2018 about government procurement goods and service. Good Government procurement goods and service is a procurement system that include procedure to secure government institutions whose doing the goods and service procurement also can actualization the principles of good governance. Good procurement can push the efficiency and effectiveness of public expenses, guarantee fair competition. The scope of this thesis measured on the Effectiveness good governance principles in goods and service Procurement Regency of Karangasem.
Purpose: Purpose of this thesis is to descriptions about Implementation good governance principles in goods and service Procurement Regency of Karangasem, what is the obstacle and also the solution take to solve the obstacle.
Methodology: This thesis using a certain research method is empirical juridic approach, with the research specification including analytic descriptive. Type of data used is secondary data in form of narration and documentation, collecting by library studi and documentatary study, and then be normative analyzed.
Results: Implementation good governance principles in goods and service Procurement Regency of Karangasem can’t be optimally, because lack of human resources quality, infrastructure and tools not support for application good government procurement. In the effort of implementation in good government procurement, Karangasem regency doing a few programs, that is marking up the quality of human resources, measuring goods and service procurement by performance standard, marking up infrastructure and tools of procurement.
Downloads
Arsyad, J. H. (2013). Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara).
Gibran, K., Jaddang, S., & Ardiansyah, M. (2021). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di kecamatan Jangka. Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas, 1(1), 69–82. https://doi.org/10.35912/jastaka.v1i1.291.
Halim, A., & Adianto, A. (2021). Strategi Pengembangan Desa Melalui Pemanfaatan Dana Desa di Desa Sako Margasari. Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik, 1(2), 87-99.
KPK. (2018). Laporan Tahunan KPK 2018. Retrieved from https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?h=show_detail&id=9567
LKPP. (2012). Sejarah LKPP. Retrieved from http://www.lkpp.go.id/v3/#/page/3
Muhamad, M., Budiani, S. R., Chamidah, N., Kardiyati, E. N., & Adjie, M. (2022). Peran Bumdes dalam Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan di Lereng Sumbing, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2(4), 211-220.
Nasional, B. P. P. (2007). Menumbuhkan Kesadaran Tata Kepemerintahan yang baik: Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik: BAPPENAS.
Peraturan Daerah (PERDA). (2019). Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
RI. (2014). Nota Keuangan dan APBN 2014. Retrieved from https://web.kemenkeu.go.id/media/6624/nota-keuangan-apbn-2014.pdf
Simamora, Yohanes Sogar. (2009). Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
Susila, A. (2012). Mencermati RUU Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jurnal Analis Kebijakan Publik Universitas Brawijaya, 1(01).
Wahyudi, H., & Ayunindien, Q. (2022). Globalisasi Sosial Berpengaruh Negatif bagi Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN?? Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik, 2(1), 1-11.
Wiryawan, B. (2023). Paradigma Baru Ekonomi Keluarga dalam Pembangunan Hukum Ekonomi untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2(2), 66-79.
- Arsyad, J. H. (2013). Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara).
- Gibran, K., Jaddang, S., & Ardiansyah, M. (2021). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di kecamatan Jangka. Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas, 1(1), 69–82. https://doi.org/10.35912/jastaka.v1i1.291.
- Halim, A., & Adianto, A. (2021). Strategi Pengembangan Desa Melalui Pemanfaatan Dana Desa di Desa Sako Margasari. Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik, 1(2), 87-99.
- KPK. (2018). Laporan Tahunan KPK 2018. Retrieved from https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?h=show_detail&id=9567
- LKPP. (2012). Sejarah LKPP. Retrieved from http://www.lkpp.go.id/v3/#/page/3
- Muhamad, M., Budiani, S. R., Chamidah, N., Kardiyati, E. N., & Adjie, M. (2022). Peran Bumdes dalam Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan di Lereng Sumbing, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2(4), 211-220.
- Nasional, B. P. P. (2007). Menumbuhkan Kesadaran Tata Kepemerintahan yang baik: Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik: BAPPENAS.
- Peraturan Daerah (PERDA). (2019). Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- RI. (2014). Nota Keuangan dan APBN 2014. Retrieved from https://web.kemenkeu.go.id/media/6624/nota-keuangan-apbn-2014.pdf
- Simamora, Yohanes Sogar. (2009). Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Susila, A. (2012). Mencermati RUU Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jurnal Analis Kebijakan Publik Universitas Brawijaya, 1(01).
- Wahyudi, H., & Ayunindien, Q. (2022). Globalisasi Sosial Berpengaruh Negatif bagi Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN?? Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik, 2(1), 1-11.
- Wiryawan, B. (2023). Paradigma Baru Ekonomi Keluarga dalam Pembangunan Hukum Ekonomi untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2(2), 66-79.
