Analisis Yuridis Perlu Tidaknya Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa: Studi Kasus di Kabupaten Kudus
Abstract:
Purpose: find legal arguments whether or not a (special) village regulation on capital participation to BUM Desa is necessary?
Methodology: Using a normative juridical approach, to find legal arguments about whether or not a (special) village regulation on capital participation is necessary according to Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 concerning Village Financial Management with Peraturan Pemerintah Number 11 of 2021 concerning Badan Usaha Milik Desa
Results: Based on the legal principle of lex superiori derogat legi inferiori, several articles in Peraturan Bupati Kudus 30/2018 (including Permendagri 20/2018), especially those concerning the establishment and capital participation of BUM Desa, are declared invalid. Because there is already a higher regulation, namely PP Number 11 of 2021 concerning BUM Desa. It is explicitly stated in Article 77 of PP 11/2021, that all implementing regulations governing BUM Desa / joint BUM Desa are declared to still apply, as long as they do not conflict with the provisions in PP 11/2021. Thus, there is no need for a special village regulation on BUM Desa capital participation. Because the BUM Desa regulation with PP 11/2021 is very clear, the establishment of BUM Desa is stipulated by perdes, which in the perdes contains a determination of the amount of village capital participation. And if there is an increase in capital, an amendment to the peraturan desa regarding the BUM Desa articles of association (peraturan desa establishment) is made.
Limitations: This research only focuses on the regulation of BUM Desa both regarding capital and the process of establishing BUM Desa after PP 11/2021 in Kudus Regency.
Contribution: Provide legal arguments for the lack of need for peraturan desa on BUM Desa capital participation in Kabupaten Kudus.
Downloads
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Afero, D., Rosalia, F., & Budiono, P. (2022). Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa)dalam Perspektif Desentraslisasi Pembangunan(Village Owned Business Entityin Development Decentralization Perspective). Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas (Jastaka), 1(2), 151–159. https://doi.org/https://doi.org/10.35912/jastaka.v1i2.1136
Atmadja, D. G. (2018). Asas - Asas Hukum Dalam Sistem Hukum. Kertha Wicaksana, 12(2), 146.
Bombang, S., Haling, S., & Halim, P. (2019). Lex Superior Versus Lex Inferior: Selection Between Social Norms and Applicable Legal Norms. Helix, 9(4), 5090–5095. https://doi.org/10.29042/2019-5090-5095
Budiono, A. R. (n.d.). Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum.
Fadhli, H., Sarip, Rohadi, & Rahman, N. (2021). Analisis Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior Dalam Presidential Threshold Dan Regent Treshold. 5(2), 46–69.
Hariyanto, E. (2022). Harmonisasi Peraturan Daerah Berdasarkan Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori Untuk Mencapai Kepastian Hukum Dalam Suatu Peraturan Daerah. Ensiklopedia Education Review, 4(2), 80–91.
Hasti, W. W., Maryani, M., & Makshun, A. (2022). Pengaruh Leverage, Struktur Modal, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Sektor Pertambangan (The Effect of Leverage, Capital Structure, and Company Size on Financial Performance in the Mining Sector Companies). Reviu Akuntansi, Manajemen Dan Bisnis (RAMBIS), 2(2), 139–150. https://doi.org/https://doi.org/10.35912/rambis.v2i2.1544
Hutasoit, T. F., & Sewu, P. L. S. (2022). Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dikaitkan Dengan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori Dalam Rekam Medis Elektronik Di Indonesia. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(12), 18352–18357.
Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Pesterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum. Jurnal Legislasi Indonesia, 16(3), 305–325. https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711
Kementerian Desa PDTT. (2015). Demokratisasi Desa.
Prayitno, S. (2017). Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 8(2), 109–120.
Sukabawa, D. P., & Karyoto, K. (2022). Implikasi Dana Desa terhadap Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakatdi Desa Pejeng Kelod Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar (Implications of Village Funds for Increasing Community Developmentand Empowerment in Pejeng Kelod Village, Tampa. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Jihham), 1(2), 101–109. https://doi.org/https://doi.org/10.35912/JIHHAM.v1i2.1950
Widadi, T., & Eldo, D. H. A. P. (2023). Urgensi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa (Studi di Desa Wonoyoso Kabupaten Kebumen tahun 2022) (The Urgency of Village Community Empowerment Cadres in Increasing Community Participation. Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Dan Akuntabilitas (Jastaka), 2(2), 109–120. https://doi.org/https://doi.org/10.35912/jastaka.v2i2.1870
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (menggantikan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Afero, D., Rosalia, F., & Budiono, P. (2022). Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa)dalam Perspektif Desentraslisasi Pembangunan(Village Owned Business Entityin Development Decentralization Perspective). Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas (Jastaka), 1(2), 151–159. https://doi.org/https://doi.org/10.35912/jastaka.v1i2.1136
- Atmadja, D. G. (2018). Asas - Asas Hukum Dalam Sistem Hukum. Kertha Wicaksana, 12(2), 146.
- Bombang, S., Haling, S., & Halim, P. (2019). Lex Superior Versus Lex Inferior: Selection Between Social Norms and Applicable Legal Norms. Helix, 9(4), 5090–5095. https://doi.org/10.29042/2019-5090-5095
- Budiono, A. R. (n.d.). Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum.
- Fadhli, H., Sarip, Rohadi, & Rahman, N. (2021). Analisis Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior Dalam Presidential Threshold Dan Regent Treshold. 5(2), 46–69.
- Hariyanto, E. (2022). Harmonisasi Peraturan Daerah Berdasarkan Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori Untuk Mencapai Kepastian Hukum Dalam Suatu Peraturan Daerah. Ensiklopedia Education Review, 4(2), 80–91.
- Hasti, W. W., Maryani, M., & Makshun, A. (2022). Pengaruh Leverage, Struktur Modal, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Sektor Pertambangan (The Effect of Leverage, Capital Structure, and Company Size on Financial Performance in the Mining Sector Companies). Reviu Akuntansi, Manajemen Dan Bisnis (RAMBIS), 2(2), 139–150. https://doi.org/https://doi.org/10.35912/rambis.v2i2.1544
- Hutasoit, T. F., & Sewu, P. L. S. (2022). Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dikaitkan Dengan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori Dalam Rekam Medis Elektronik Di Indonesia. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(12), 18352–18357.
- Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Pesterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum. Jurnal Legislasi Indonesia, 16(3), 305–325. https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711
- Kementerian Desa PDTT. (2015). Demokratisasi Desa.
- Prayitno, S. (2017). Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 8(2), 109–120.
- Sukabawa, D. P., & Karyoto, K. (2022). Implikasi Dana Desa terhadap Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakatdi Desa Pejeng Kelod Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar (Implications of Village Funds for Increasing Community Developmentand Empowerment in Pejeng Kelod Village, Tampa. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Jihham), 1(2), 101–109. https://doi.org/https://doi.org/10.35912/JIHHAM.v1i2.1950
- Widadi, T., & Eldo, D. H. A. P. (2023). Urgensi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa (Studi di Desa Wonoyoso Kabupaten Kebumen tahun 2022) (The Urgency of Village Community Empowerment Cadres in Increasing Community Participation. Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Dan Akuntabilitas (Jastaka), 2(2), 109–120. https://doi.org/https://doi.org/10.35912/jastaka.v2i2.1870
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (menggantikan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
