Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Kawasan Tanpa Rokok: Studi Pengawasan Peraturan Daerah Nomor 2.A Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pesawaran

https://doi.org/10.35912/jasispol.v2i1.1557
Published: Dec 8, 2022

Abstract:

Purpose: This study is to find out how the DPRD supervises the regional regulations.

Method: This study used is qualitative, data collected through interviews, observation, and documentation. According to McCubbins and Schwartz (1984:65- 179), the theory used is Police-patrol oversight and Fire-alarm oversight.

Results: This study reveal that DPRD in carrying out supervision is in accordance with its function, but the implementation of this supervision was only at the beginning of regional regulation number 2. In 2016 the no smoking area was ratified, no more intensive supervision was carried out, and there were no standard rules that could serve as guidelines for supervision by the DPRD in carrying out its functions. So that the results obtained, the supervision carried out by the Pesawaran Regency DPRD on the Non-Smoking Area does not work.

Limitation: This research is how is the supervision of the Regional House of Representatives (DPRD) of Pesawaran Regency against Regional Regulation Number 2.a of 2016 concerning Non-Smoking Areas?

Keywords:
1. Supervision
2. DPRD
3. Regional Regulation
Authors:
1 . Ririn Anjarwati
2 . Bendi Juantara
3 . Budi Harjo
View PDF
How to Cite
Anjarwati , R. ., Juantara, B., & Harjo, B. . (2022). Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Kawasan Tanpa Rokok: Studi Pengawasan Peraturan Daerah Nomor 2.A Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pesawaran . Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik, 2(1), 35–46. https://doi.org/10.35912/jasispol.v2i1.1557
Download Citation
  1. Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
  2. BibTeX

Downloads

Download data is not yet available.
Issue & Section
Vol. 2 No. 1 (2022): Juni
Articles
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

References

    Andriani, M., & Ardiyansyah, A. (2021). Pemberdayaan Perempuan dalam Pemanfaatan Limbah Bekas Tali Kapal. Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik, 1(2), 75-85.

    Arifin, M., & Widiastuti, A. (2016). Pengawasan DPRD dan Pelaksanaan Perda Anggaran di Kabupaten Jepara Tahun 2013.

    Hammado, N. (2014). Pengaruh rokok terhadap kesehatan dan pembentukan karakter manusia. Prosiding, 1(1), 77-84.

    Maulana, R. Y. (2017). TINJAUAN KRITIS PENGAWASAN POLITIK (POLITICAL OVERSIGHT) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP FLATFORM KEUANGAN DAERAH (APBD) DI ERA REFORMASI. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, 1(2), 16-34.

    Praptomo, P. (2016). Implementasi Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Di Kabupaten Kutai Kartanegara. Brawijaya University.

    Ratnawaty, L., & Hartini, S. (2017). Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bogor. Yustisi, 4(2).

    Sidik, S. (2013). Program Hidup Sehat Untuk Masyarakat. Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship, 2(01), 9-13.

    Silvia, S., & Sujianto, S. (2021). Efektivitas Kelompok Usaha Bersama di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik, 1(1), 67-74.

    Sukendro, S. (2007). Filosofi rokok.

    Tasyah, A., Septiya, S., Putri, S. J., Fernanda, R. A., & Azani, P. C. (2021). Best practice kebijakan e-government dalam mengimplementasikan pelayanan publik di era new normal. Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik, 1(1), 21-33. doi:10.35912/jasispol.v1i1.163

    Tayib, A., & Sumarni, S. (2018). Implementasi Recall Oleh Partai Politik Terhadap Anggota Dprd Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. Unizar Law Review (ULR), 1(2), 204-216.

  1. Andriani, M., & Ardiyansyah, A. (2021). Pemberdayaan Perempuan dalam Pemanfaatan Limbah Bekas Tali Kapal. Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik, 1(2), 75-85.
  2. Arifin, M., & Widiastuti, A. (2016). Pengawasan DPRD dan Pelaksanaan Perda Anggaran di Kabupaten Jepara Tahun 2013.
  3. Hammado, N. (2014). Pengaruh rokok terhadap kesehatan dan pembentukan karakter manusia. Prosiding, 1(1), 77-84.
  4. Maulana, R. Y. (2017). TINJAUAN KRITIS PENGAWASAN POLITIK (POLITICAL OVERSIGHT) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP FLATFORM KEUANGAN DAERAH (APBD) DI ERA REFORMASI. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, 1(2), 16-34.
  5. Praptomo, P. (2016). Implementasi Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Di Kabupaten Kutai Kartanegara. Brawijaya University.
  6. Ratnawaty, L., & Hartini, S. (2017). Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bogor. Yustisi, 4(2).
  7. Sidik, S. (2013). Program Hidup Sehat Untuk Masyarakat. Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship, 2(01), 9-13.
  8. Silvia, S., & Sujianto, S. (2021). Efektivitas Kelompok Usaha Bersama di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik, 1(1), 67-74.
  9. Sukendro, S. (2007). Filosofi rokok.
  10. Tasyah, A., Septiya, S., Putri, S. J., Fernanda, R. A., & Azani, P. C. (2021). Best practice kebijakan e-government dalam mengimplementasikan pelayanan publik di era new normal. Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik, 1(1), 21-33. doi:10.35912/jasispol.v1i1.163
  11. Tayib, A., & Sumarni, S. (2018). Implementasi Recall Oleh Partai Politik Terhadap Anggota Dprd Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. Unizar Law Review (ULR), 1(2), 204-216.