Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Narkotika dalam Proses Peradilan

Published: Dec 7, 2022

Abstract:

Purpose: The purpose of writing this journal is to find out the diversion arrangements at the level of investigation of children who commit narcotic crimes, and find out the rights violated in investigations and efforts to protect the law against children who commit narcotic crimes.

Methodology: The method used is a normative approach, namely through the study of legislation and literature, and the empirical approach is through field research by conducting a series of interviews with respondents and informants to obtain field data.

Results: The results of the study show that the regulation of diversion at the level of investigation of children who commit narcotics crimes means that there is absolute authority from investigators to carry out diversion efforts against children who commit narcotic crimes, but of all the cases handled so far none of the diversion attempts have been successful. applied. The rights that are violated in the investigation of children who commit narcotics crimes are that the investigator does not prioritize the principle of the best interests of the child, the investigator does not provide legal assistance and other assistance, the investigator does not ask for expert opinion in carrying out the investigation, and does not notify the right to obtain legal assistance. Efforts to protect the law against children who commit criminal acts of narcotics abuse in investigations, namely asking parents and Community Advisors to accompany children during the investigation process, provide guidance to children while undergoing a period of detention at the investigative level, and complete the investigation process within a time limit of 7 (seven) days with an extension of 8 (eight) days.

Keywords:
1. Legal Protection
2. Child Victims
3. Narcotics
Authors:
1 . Nicha Suwalla
2 . Khairul Riza
3 . Irpan Husein Lubis
How to Cite
Suwalla , N. ., Riza, K. ., & Lubis, I. H. . (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Narkotika dalam Proses Peradilan. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2(1), 49–57. https://doi.org/10.35912/jihham.v2i1.1577

Downloads

Download data is not yet available.
Issue & Section
References

    Dollar, D., & Riza, K. (2022). Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika demi Mewujudkan Nilai Keadilan. Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan, 1(1), 13-21.

    Gultom, M., & Sumayyah, D. (2008). Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

    Hasyimzum, Y. (2021). Hak-hak Konstitusional Anak terkait Penelantaran Akibat Perceraian. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 1(1), 27-35.

    Ilyas, I. (2022). Kasat Resnarkoba Polresta Barelang. Hasil Wawancarai: 08 November 2022.

    Joni, M., & Tanamas, Z. Z. (2009). Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak: Citra Aditya Bakti.

    Pradana, Y. (2022). Implementasi Prinsip “Kepentingan Terbaik bagi Anak” dalam proses persidangan Anak secara elektronik pada masa pandemi di Kota Jakarta Barat. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 1(2), 43-53.

    Soekanto, S., & Mamudji, S. (2013). Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat. Radja Grafindo Persada.

    Suharsimi, A. (2002). Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta.

    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

    Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

    Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

  1. Dollar, D., & Riza, K. (2022). Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika demi Mewujudkan Nilai Keadilan. Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan, 1(1), 13-21.
  2. Gultom, M., & Sumayyah, D. (2008). Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.
  3. Hasyimzum, Y. (2021). Hak-hak Konstitusional Anak terkait Penelantaran Akibat Perceraian. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 1(1), 27-35.
  4. Ilyas, I. (2022). Kasat Resnarkoba Polresta Barelang. Hasil Wawancarai: 08 November 2022.
  5. Joni, M., & Tanamas, Z. Z. (2009). Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak: Citra Aditya Bakti.
  6. Pradana, Y. (2022). Implementasi Prinsip “Kepentingan Terbaik bagi Anak” dalam proses persidangan Anak secara elektronik pada masa pandemi di Kota Jakarta Barat. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 1(2), 43-53.
  7. Soekanto, S., & Mamudji, S. (2013). Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat. Radja Grafindo Persada.
  8. Suharsimi, A. (2002). Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta.
  9. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  14. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak