Implementasi Tata Kelola yang Baik melalui Reformasi Birokrasi di Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan

https://doi.org/10.35912/simo.v2i1.308
Published: Jun 22, 2021

Abstract:

Purpose: This study aimed to explain corporate governance and its application in the Ministry of Environment Forestry, one of a kind which is through Bureaucratic Reforms.

Research methodology: This research was a descriptive study with a qualitative approach. The research subject was the Ministry of Environment and Forestry. The source and type of data used in this study were secondary data, with the data collection technique was done using a literature study.

Results: The results show that the Ministry of Environment Forestry as a public servant has implemented the main/basic principles of Good Corporate Governance, namely that Responsibility, Independence, Fairness, Accountability, and Transparency, which was adapted into 8 (eight) aspects of change which became a road map to create added value for stakeholders and ensure that tasks are carried out honestly, transparently and responsibly to create good governance (Good Corporate Governance-GCG).

Limitations: The weakness of this research was that most of the data could not be obtained from primary sources but relied on secondary data or other people's information.

Contribution: This is hoped that the results of this research can be a reference used in further research and are expected to provide an overview of how the implementation of Good Corporate Governance-GCG at Ministry Environment and Forestry.

Keywords:
1. Good Corporate Governance
2. Ministry of Environment and Forestry
3. Bureaucratic Reforms
Authors:
Niadania Apriliani Apriliani
View PDF
How to Cite
Apriliani, N. A. (2021). Implementasi Tata Kelola yang Baik melalui Reformasi Birokrasi di Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan. Studi Ilmu Manajemen Dan Organisasi, 2(1), 47–60. https://doi.org/10.35912/simo.v2i1.308
Download Citation
  1. Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
  2. BibTeX

Downloads

Download data is not yet available.
Issue & Section
Vol. 2 No. 1 (2021): April
Articles
References

    Emirzon, Joni. (2007). Prinsip-prinsip Good Corporate Governance: Paradigma Baru dalam Praktik Bisnis Indonesia. Artikel: Genta Press.https://m.mediaindonesia.com/media-lhk/228622/menteri-lhk-akuntabilitas-kunci-utama-good-governance diakses tanggal 4 Mei 2021.

    Febrinastri, F., & Hapsari D. K. (2019). Ini 5 Kunci Utama Good Governance Menurut Menteri LHK. https://www.suara.com/news/2019/04/10/090245/ini-5-kunci-utama-good-governance-menurut-menteri-lhk?page=all

    Indra, Surya dan Ivan Yustiavandana. (2006). Penerapan Good Governance: Mengesampingkan Hak Istimewa Demi kelangsungan Usaha. Jakarta: Prenada media Group.

    Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.374/MENLHK/SETJEN/PEG.3/9/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

    Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019.

    Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

    Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.65/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pemetaan Proses Bisnis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

    Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK-II/2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

    Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Kode Etik Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

    Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/MENLHK/SETJEN/SET.0/11/2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

    Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.38/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

    Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

    Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Secara Online.

    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

    Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

    Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

    Sedarmayanti. (2009). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik). Bandung: Refika Aditama.

    Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Manajemen: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, penelitian Tindakan, Penelitian Evaluasi. Bandung: Alfabeta.

    Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Bisnis:Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

  1. Emirzon, Joni. (2007). Prinsip-prinsip Good Corporate Governance: Paradigma Baru dalam Praktik Bisnis Indonesia. Artikel: Genta Press.https://m.mediaindonesia.com/media-lhk/228622/menteri-lhk-akuntabilitas-kunci-utama-good-governance diakses tanggal 4 Mei 2021.
  2. Febrinastri, F., & Hapsari D. K. (2019). Ini 5 Kunci Utama Good Governance Menurut Menteri LHK. https://www.suara.com/news/2019/04/10/090245/ini-5-kunci-utama-good-governance-menurut-menteri-lhk?page=all
  3. Indra, Surya dan Ivan Yustiavandana. (2006). Penerapan Good Governance: Mengesampingkan Hak Istimewa Demi kelangsungan Usaha. Jakarta: Prenada media Group.
  4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.374/MENLHK/SETJEN/PEG.3/9/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.
  5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019.
  6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.65/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pemetaan Proses Bisnis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK-II/2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Kode Etik Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/MENLHK/SETJEN/SET.0/11/2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.38/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.
  14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Secara Online.
  15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
  16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
  17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
  18. Sedarmayanti. (2009). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik). Bandung: Refika Aditama.
  19. Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Manajemen: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, penelitian Tindakan, Penelitian Evaluasi. Bandung: Alfabeta.
  20. Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Bisnis:Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.