Analisis Faktor – Faktor yang Memengaruhi Kinerja Keuangan pada Pusat Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Published: Oct 12, 2021

Abstract:

Abstract
Purpose: The purpose of this study is to determine the factors that affect the financial performance of government revenue centers.
Research Methodology: Qualitative descriptive method is the method used in this research. The factors that influence the financial performance of the Regional Agency of Tulang Bawang Regency increasing the realization of Regional Revenue are described in this study, in order to identify the causes of the unrealized local revenue.
Results: Judging from the efficiency factor, it shows that financial performance is classified as very efficient and after analyzing various factors, a strategy is sought that can be used by the Regional Revenue Service of Tulang Bawang Regency to provide an increase in the level of regional basic income which is the purpose of this study.
Limitations: The implementation of the research will definitely be faced with its limitations, both in the results of the research discussion and the questionnaire questions in the research. This research cannot explain further about Regional Levies because in this case, the Regional Revenue Agency is only the coordinator of Regional Original Revenue.
Contribution: In the future, this research is also expected to be a reference for the Regional Revenue Agency of Tulang Bawang Regency in order to increase the realization of the initial income of Tulang Bawang Regency.

Keywords:
1. Local Revenue
2. Qualitative Descriptive
3. Strategy
4. Regional Revenue Agency
5. Realization
Authors:
Hafizh Billy Anisman
How to Cite
Anisman, H. B. (2021). Analisis Faktor – Faktor yang Memengaruhi Kinerja Keuangan pada Pusat Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis, 1(2), 77–90. https://doi.org/10.35912/rambis.v1i2.408

Downloads

Download data is not yet available.
Issue & Section
References

    ----------------------------------------------------------------. 2016. Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015. Lampung.

    ----------------------------------------------------------------. 2017. Laporan Realisasi Pendapatan Tulang Bawang Tahun 2016. Lampung.

    ----------------------------------------------------------------. 2018. Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017. Lampung.

    ----------------------------------------------------------------. 2019. Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018. Lampung.

    Komariah, A., Satorri, D. (2011). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. Alfabeta.

    Halim, A. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta. Salemba Empat

    Halim, A. (2013). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta. Salemba Empat

    Adelina, Rima. (2012). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik. Universitas Negeri Surabaya.

    Agoes, Sukrisno. (2000). Auditing Pemeriksaan Akuntan. Jilid 1. Edisi Kedua. Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

    Antonius, R., & Tampubolon, L. D. (2019). Analisis penghindaran pajak, beban pajak tangguhan, dan koneksi politik terhadap manajemen laba. Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen, 1(1), 39-52. https://doi.org/10.35912/jakman.v1i1.5

    Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL–UGM. 1991. Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab, Jakarta.

    Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang. 2015. Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014. Lampung.

    Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang. 2017. Penerapan Standar Operasional (SOP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Lampung.

    Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang. 2019. Masalah dan Kendala Pemungutan Pendapatan Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Lampung.

    Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang. 2019. Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Lampung.

    Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang. 2019. Analisis Akuntabilitas Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Lampung.

    Hasanusi. (2015). Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lampung Barat. Jurnal Magister Manajemen. Vol. 1. No. 1:1 - 18.

    Hidayat, N. I. A., Susanti, S., & Zulaihati, S. (2021). Pengaruh Premi, Hasil Investasi dan Risk Based Capital terhadap Laba Perusahaan Asuransi Syariah Indonesia 2019. Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen, 2(4), 327-344. https://doi.org/10.35912/jakman.v2i4.552

    Andika, I.B, R, S., Yudharta, I.B, R, S., Purnamaningsih, P, E. (2018). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Retribusi Objek Wisata (Studi Kasus di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli. Universitas Udayana. Vol. 1. No. 2:1 - 8.

    Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Dan Kinerja Keuangan

    Mardiasmo. (2002). Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan daerah. Yogyakarta. Andi.

    Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. Andi.

    Afandy, M. (2013). Strategi Dinas Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Daerah di Kabupaten Penajem Paser Utara. Universitas Mulawarman. eJournal Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3Hal. 1269-1282

    Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah

    Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

    Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

    Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

    Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

    Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

    Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

    Primandari, N. R., & Dahlia, E. (2020). Kontribusi dan efektivitas pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu periode tahun 2013 – 2017. Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen, 1(2), 123-134. https://doi.org/10.35912/jakman.v1i2.12

    Resmi, Siti. (2013). Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta. Salemba Empat.

    Sinaga, B. M. dan H. Siregar. (2005). Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah di Indonesia. Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

    Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.

    Sukmadinata, N.S. (2011). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung. Remaja Rosadakarya

    Syahriandi, Jonathan, LCA, R., Lau, E, A. (2016). Efektivitas Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur. Universitas 17 Agustus 1945. Vol. 5. No. 1

    Syofian. (2011). Strategic Management, Sustainable Competitive Advantage. Indonesia. Jakarta.

    Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

    Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

    Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

    Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

    Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

    Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

    Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

    Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

    Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cata Perpajakan.

    Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

    Widyaningsih, W., W, E. M., & Siddi, P. (2020). Analisis strategi manajemen PT. Derma Kusuma Artha dalam mengembangkan usaha. Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen, 1(4), 239-253. https://doi.org/10.35912/jakman.v1i4.39

    Worumi, Hendrik. (2018). Model Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarmi Provinsi Papua. Jurnal Ekologi Birokrasi. Vol. 6. No. 3:23 - 39.

    www.scholar.google.co.id

  1. ----------------------------------------------------------------. 2016. Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015. Lampung.
  2. ----------------------------------------------------------------. 2017. Laporan Realisasi Pendapatan Tulang Bawang Tahun 2016. Lampung.
  3. ----------------------------------------------------------------. 2018. Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017. Lampung.
  4. ----------------------------------------------------------------. 2019. Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018. Lampung.
  5. Komariah, A., Satorri, D. (2011). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. Alfabeta.
  6. Halim, A. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta. Salemba Empat
  7. Halim, A. (2013). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta. Salemba Empat
  8. Adelina, Rima. (2012). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik. Universitas Negeri Surabaya.
  9. Agoes, Sukrisno. (2000). Auditing Pemeriksaan Akuntan. Jilid 1. Edisi Kedua. Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
  10. Antonius, R., & Tampubolon, L. D. (2019). Analisis penghindaran pajak, beban pajak tangguhan, dan koneksi politik terhadap manajemen laba. Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen, 1(1), 39-52. https://doi.org/10.35912/jakman.v1i1.5
  11. Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL–UGM. 1991. Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab, Jakarta.
  12. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang. 2015. Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014. Lampung.
  13. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang. 2017. Penerapan Standar Operasional (SOP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Lampung.
  14. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang. 2019. Masalah dan Kendala Pemungutan Pendapatan Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Lampung.
  15. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang. 2019. Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Lampung.
  16. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang. 2019. Analisis Akuntabilitas Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Lampung.
  17. Hasanusi. (2015). Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lampung Barat. Jurnal Magister Manajemen. Vol. 1. No. 1:1 - 18.
  18. Hidayat, N. I. A., Susanti, S., & Zulaihati, S. (2021). Pengaruh Premi, Hasil Investasi dan Risk Based Capital terhadap Laba Perusahaan Asuransi Syariah Indonesia 2019. Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen, 2(4), 327-344. https://doi.org/10.35912/jakman.v2i4.552
  19. Andika, I.B, R, S., Yudharta, I.B, R, S., Purnamaningsih, P, E. (2018). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Retribusi Objek Wisata (Studi Kasus di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli. Universitas Udayana. Vol. 1. No. 2:1 - 8.
  20. Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Dan Kinerja Keuangan
  21. Mardiasmo. (2002). Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan daerah. Yogyakarta. Andi.
  22. Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. Andi.
  23. Afandy, M. (2013). Strategi Dinas Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Daerah di Kabupaten Penajem Paser Utara. Universitas Mulawarman. eJournal Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3Hal. 1269-1282
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
  29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
  31. Primandari, N. R., & Dahlia, E. (2020). Kontribusi dan efektivitas pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu periode tahun 2013 – 2017. Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen, 1(2), 123-134. https://doi.org/10.35912/jakman.v1i2.12
  32. Resmi, Siti. (2013). Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta. Salemba Empat.
  33. Sinaga, B. M. dan H. Siregar. (2005). Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah di Indonesia. Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
  34. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
  35. Sukmadinata, N.S. (2011). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung. Remaja Rosadakarya
  36. Syahriandi, Jonathan, LCA, R., Lau, E, A. (2016). Efektivitas Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur. Universitas 17 Agustus 1945. Vol. 5. No. 1
  37. Syofian. (2011). Strategic Management, Sustainable Competitive Advantage. Indonesia. Jakarta.
  38. Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
  39. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
  40. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
  41. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
  42. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
  43. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
  44. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
  45. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
  46. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cata Perpajakan.
  47. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.
  48. Widyaningsih, W., W, E. M., & Siddi, P. (2020). Analisis strategi manajemen PT. Derma Kusuma Artha dalam mengembangkan usaha. Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen, 1(4), 239-253. https://doi.org/10.35912/jakman.v1i4.39
  49. Worumi, Hendrik. (2018). Model Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarmi Provinsi Papua. Jurnal Ekologi Birokrasi. Vol. 6. No. 3:23 - 39.
  50. www.scholar.google.co.id