Pengelolaan Dana Transfer dan Saldo Anggaran Lebih terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Jawa Barat

https://doi.org/10.35912/gaar.v2i1.2576
Published: Nov 9, 2023

Abstract:

Purpose: The purpose of this study is to manage transfer funds and budget balances over capital expenditures in the West Java government.

Method: This study uses a descriptive quantitative approach, measuring the management of transfer funds and excess budget balances in 27 districts/cities of West Java Province, 2017 – 2020 period. Using secondary data, data collection techniques using the documentation method through the websites djpk.kemenkeu.go.id and jabarprov.go.id, by testing all research samples.

Results: The results show that the higher the transfer funds, the higher the local government's capital expenditure. The Excess Budget Balance (EBB) is decreasing, indicating a decline in government spending on capital.

Limitation: Data collection during the Covid-19 pandemic resulted in limited research data obtained

Contributions: Contributions, especially for the West Java regional government in managing transfer funds and SAL, as well as other regional governments and the research community.

Keywords:
1. Transfer Funds
2. Excess Budget Balance
3. Capital Expenditures
Authors:
1 . Rahmat Yuliansyah
2 . Said Khaerul Wasif
3 . Bayu Pratama
4 . Krisnando Krisnando
View PDF
How to Cite
Yuliansyah, R. ., Wasif, S. K. ., Pratama, B., & Krisnando, K. . (2023). Pengelolaan Dana Transfer dan Saldo Anggaran Lebih terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Jawa Barat . Goodwood Akuntansi Dan Auditing Reviu, 2(1), 13–25. https://doi.org/10.35912/gaar.v2i1.2576
Download Citation
  1. Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
  2. BibTeX

Downloads

Download data is not yet available.
Issue & Section
Vol. 2 No. 1 (2023): November
Articles
References

    Adisasmita, R. (2011). Manajemen Pemerintahan Daerah. Graha Ilmu.

    Aditya, N. Y., & Dirgantari, N. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2013-2015. Kompartemen, XV(1), 42–56.

    Angelina, C., Janice, J., Clarina, C., Fanjaya, W. W., & ... (2020). Pengaruh PE, PAD, DAU dan SiLPA terhadap Pengalokasian Belanja Modal:(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara). Owner: Riset Dan ….

    Ayem, S., & Pratama, D. D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016. Jurnal Akuntansi Dewantara, 2(2), 169–182. https://doi.org/10.29230/ad.v2i2.2987

    Badan Pendidikan Dan Pelatihan. (2006). Badan Pendidikan Dan Pelatihan. Keuangan Publik BPPK Teori Dan Aplikasi.

    Bello, B. (n.d.). Expenditure And Internally Generated Revenue Relationship?: An Analysis Of Local Governments In Adamawa State , Nigeria. 3(July 2015), 67–77.

    Dalil, A., Sukidin, S., & Hartanto, W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2018. JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial, 14(1), 178. https://doi.org/10.19184/jpe.v14i1.12598

    Darise, N. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). Indeks.

    Farel, R. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Di Kabupaten Bogor. Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi, 4(2), 189–210. https://doi.org/10.15408/sjie.v4i2.2305

    Febriani, D., & Asmara, J. A. (2018). Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana ALokasi Khusus terhadap Belanja Moda Fungsi Pendidikan (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 3(4), 585–599

    Halim, A. (2014). Akuntansi Keuangan Daerah (Keempat). Salemba Empat.

    Kasdy, L. M., Nadirsyah, N., & Fahlevi, H. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal Dan Implikasinya Pada Realisasi Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Indonesia. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 4(1), 1–18. https://doi.org/10.24815/jped.v4i1.10916

    Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (n.d.). Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

    Mardiasmo, Prof. Dr. MBA., A. (2018a). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terb). Andi.

    Olivia, G. (2019). Belanja modal tumbuh lambat lima tahun terakhir, pemerintah diminta tambah pagu. Kontan.

    Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 33/PB/2008 Tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal, Pub. L. No. Nomor 33/PB/2008.

    Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. No. No. 21 tahun 2011.

    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. No. 13, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 1 (2011).

    Peraturan Pemerintah No 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan, Pub. L. No. No. 104 Tahun 2000 (2000).

    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Pub. L. No. 71.

    Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, Pub. L. No. No. 55 tahun 2005.

    Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pub. L. No. UU No. 33 Tahun 2004.

    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 309, Pub. L. No. No. 23 tahun 2014 pasal 309.

    Solikin, A. (2016). Analisis Flypaper Effect Pada Pengujian Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Di Indonesia (Studi Tahun 2012-2014). Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 16(1), 11. https://doi.org/10.20961/jab.v16i1.187

    Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabeta.

    Thamus, D. H. (2018). The Analysis of Local Own Revenue and Grant Expenditures on Regional Expenditures of Central Kalimantan Province. 3526–3539.

    Triyono, A. (2020). Susunan Redaksi. Warta LPM, 23(2). https://doi.org/10.23917/warta.v23i2.10950

    UU Nomor 23 tahun 2014 (sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). (n.d.).

    Waskito; Zuhrotun; Rusherlisyani. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). 3(2), 220–238.

    Williantara, G. F., & Budiasih, I. G. A. N. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Pada Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal Akuntansi, 16(3), 2044-2070–2070.

  1. Adisasmita, R. (2011). Manajemen Pemerintahan Daerah. Graha Ilmu.
  2. Aditya, N. Y., & Dirgantari, N. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2013-2015. Kompartemen, XV(1), 42–56.
  3. Angelina, C., Janice, J., Clarina, C., Fanjaya, W. W., & ... (2020). Pengaruh PE, PAD, DAU dan SiLPA terhadap Pengalokasian Belanja Modal:(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara). Owner: Riset Dan ….
  4. Ayem, S., & Pratama, D. D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016. Jurnal Akuntansi Dewantara, 2(2), 169–182. https://doi.org/10.29230/ad.v2i2.2987
  5. Badan Pendidikan Dan Pelatihan. (2006). Badan Pendidikan Dan Pelatihan. Keuangan Publik BPPK Teori Dan Aplikasi.
  6. Bello, B. (n.d.). Expenditure And Internally Generated Revenue Relationship?: An Analysis Of Local Governments In Adamawa State , Nigeria. 3(July 2015), 67–77.
  7. Dalil, A., Sukidin, S., & Hartanto, W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2018. JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial, 14(1), 178. https://doi.org/10.19184/jpe.v14i1.12598
  8. Darise, N. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). Indeks.
  9. Farel, R. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Di Kabupaten Bogor. Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi, 4(2), 189–210. https://doi.org/10.15408/sjie.v4i2.2305
  10. Febriani, D., & Asmara, J. A. (2018). Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana ALokasi Khusus terhadap Belanja Moda Fungsi Pendidikan (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 3(4), 585–599
  11. Halim, A. (2014). Akuntansi Keuangan Daerah (Keempat). Salemba Empat.
  12. Kasdy, L. M., Nadirsyah, N., & Fahlevi, H. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal Dan Implikasinya Pada Realisasi Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Indonesia. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 4(1), 1–18. https://doi.org/10.24815/jped.v4i1.10916
  13. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (n.d.). Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
  14. Mardiasmo, Prof. Dr. MBA., A. (2018a). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terb). Andi.
  15. Olivia, G. (2019). Belanja modal tumbuh lambat lima tahun terakhir, pemerintah diminta tambah pagu. Kontan.
  16. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 33/PB/2008 Tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal, Pub. L. No. Nomor 33/PB/2008.
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. No. No. 21 tahun 2011.
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. No. 13, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 1 (2011).
  19. Peraturan Pemerintah No 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan, Pub. L. No. No. 104 Tahun 2000 (2000).
  20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Pub. L. No. 71.
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, Pub. L. No. No. 55 tahun 2005.
  22. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pub. L. No. UU No. 33 Tahun 2004.
  23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 309, Pub. L. No. No. 23 tahun 2014 pasal 309.
  24. Solikin, A. (2016). Analisis Flypaper Effect Pada Pengujian Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Di Indonesia (Studi Tahun 2012-2014). Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 16(1), 11. https://doi.org/10.20961/jab.v16i1.187
  25. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabeta.
  26. Thamus, D. H. (2018). The Analysis of Local Own Revenue and Grant Expenditures on Regional Expenditures of Central Kalimantan Province. 3526–3539.
  27. Triyono, A. (2020). Susunan Redaksi. Warta LPM, 23(2). https://doi.org/10.23917/warta.v23i2.10950
  28. UU Nomor 23 tahun 2014 (sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). (n.d.).
  29. Waskito; Zuhrotun; Rusherlisyani. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). 3(2), 220–238.
  30. Williantara, G. F., & Budiasih, I. G. A. N. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Pada Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal Akuntansi, 16(3), 2044-2070–2070.