Reformasi Sistem Peradilan Militer Indonesia
Abstract:
Purpose: Reform of the military justice system (criminal law enforcement) is essentially part of the idea of law reform. Law reform not only includes "legal substance reform" and "legal structure reform", but also "legal culture reform". Therefore, the reform of the military criminal law system must also be accompanied by a renewal of military legal culture, which includes, among others, updating the cultural aspects of legal behavior and legal awareness related to "military culture" and updating the aspects of military legal education/science
Methodology: Thus, "legal behavior, legal, science and legal education reform" is also needed. This paper will discuss Military Justice Reform in Indonesia, by conducting a comparative study with existing military justice systems in various countries.
Results: This article concludes that the prospect of the position of military justice in Indonesia after the administrative, organizational and financial fields are in the Supreme Court will make military justice better and more independent. Its administration and organization will be better organized in line with other courts.
Downloads
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Alkostar, A. (2006). Meneropong Yurisdiksi Peradilan Militer Di Indonesia.
Andre-Guzman, F. (2004). Military Jurisdiction and International Law, Military Courts and Gross Human Rights Violation.
Bambang Susanto, “Mengkaji Usulan Perubahan Komperensi Peradilan Militer”. (Makalah dipresentasikan dalam Workshop Peradilan Militer, Jakarta, Maret 2006).
Elsea, J. K. (2003). Evolving Military Justice.
Friedman, L. M. (1984). American law : an introduction.
Friedmann, W. (1990). Teori & filsafat hukum.
Grossfeld, B. (1990). The Strength and Weakness of Comparative Law.
Howard, M. (1959). Soldiers and Governments : nine studies in civil-military relations.
Indrati, M. F. (2017). Pemahaman tentang Undang-undang Indonesia setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ketetapan- ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Umum MPR RI Tahun 2000
Osiel, M. J. (1999). Obeying Orders Atrocity, Military Discipline and the Law of War.
Rahardjo, S. (2009a). Negara hukum: yang membahagiakan rakyatnya.
Rahardjo, S. (2009b). Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia.
Said, S. (2001). Militer Indonesia dan politik : dulu, kini, dan kelak.
Salam, M. F. (2002). Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia
Salam, M. F. (2006). Hukum Pidana Militer di Indonesia.
Shanor, C. A., & Hogue., L. L. (2003). National security and military law in a nutshell.
Soekanto, S. (2004). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
Tambunan. (2005). Hukum militer Indonesia : suatu pengantar.
TNI abad XXI: redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi peran TNI dalam kehidupan bangsa.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24.
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1).
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara/Militer (KUHPM).
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA.
Wignjosoebroto, S. (2002). Hukum : Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya / Soetandyo Wignjosoebroto.
- Alkostar, A. (2006). Meneropong Yurisdiksi Peradilan Militer Di Indonesia.
- Andre-Guzman, F. (2004). Military Jurisdiction and International Law, Military Courts and Gross Human Rights Violation.
- Bambang Susanto, “Mengkaji Usulan Perubahan Komperensi Peradilan Militer”. (Makalah dipresentasikan dalam Workshop Peradilan Militer, Jakarta, Maret 2006).
- Elsea, J. K. (2003). Evolving Military Justice.
- Friedman, L. M. (1984). American law : an introduction.
- Friedmann, W. (1990). Teori & filsafat hukum.
- Grossfeld, B. (1990). The Strength and Weakness of Comparative Law.
- Howard, M. (1959). Soldiers and Governments : nine studies in civil-military relations.
- Indrati, M. F. (2017). Pemahaman tentang Undang-undang Indonesia setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ketetapan- ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Umum MPR RI Tahun 2000
- Osiel, M. J. (1999). Obeying Orders Atrocity, Military Discipline and the Law of War.
- Rahardjo, S. (2009a). Negara hukum: yang membahagiakan rakyatnya.
- Rahardjo, S. (2009b). Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia.
- Said, S. (2001). Militer Indonesia dan politik : dulu, kini, dan kelak.
- Salam, M. F. (2002). Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia
- Salam, M. F. (2006). Hukum Pidana Militer di Indonesia.
- Shanor, C. A., & Hogue., L. L. (2003). National security and military law in a nutshell.
- Soekanto, S. (2004). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
- Tambunan. (2005). Hukum militer Indonesia : suatu pengantar.
- TNI abad XXI: redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi peran TNI dalam kehidupan bangsa.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara/Militer (KUHPM).
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA.
- Wignjosoebroto, S. (2002). Hukum : Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya / Soetandyo Wignjosoebroto.
