Analisis Yuridis Pengguna Jasa Ekspedisi Terhadap Barang Kiriman yang Tidak Dapat Dikeluarkan Petugas Bea dan Cukai di Free Trade Zone

Published: Nov 2, 2023

Abstract:

Purpose: The aim of this research is to find out the legal regulations for users of expedition services for goods that cannot be released by customs and excise officers in the Free Trade Zone (FTZ) area, and how they are implemented, obstacle factors and efforts of users of expedition services for goods.

Research methodology: The research method for this thesis is normative juridical (legal research) through literature study with an empirical juridical approach (sociological juridical) through field studies aimed at gaining legal knowledge empirically.

Results: The research results show that legal regulations for expedition service users in the case of goods that cannot be released by Customs and Excise officers in the Free Trade Zone (FTZ) area are regulated based on Article 16 of Law Number 17 of 2006 concerning Customs and also Article 20 paragraph ( 1) Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number: 199 /PMK.Ol0/2019 concerning Customs, Excise and Tax Provisions for the Import of Shipped Goods, which regulates actions to detain shipped goods that do not pay the customs tariff and value as determined.

Limitation: Implementation of expedition service users for goods that cannot be released by Customs and Excise officers in the Free Trade Zone (FTZ) area, as observed at PT. Batam Branch Logistics Trade Ambassador, demonstrated the complexity involving laws, procedures and economic challenges

Contribution: This research highlights the importance of understanding the legal regulations governing the detention of goods in the FTZ area and the challenges faced by users of expedition services in complying with these regulations.

Keywords:
1. Service Users
2. Shipped Goods
3. Free Trade Zone
Authors:
1 . R. Tria Flamitha
2 . Fadlan Fadlan
3 . Christiani Prasetiasari
4 . Erniyanti Erniyanti
How to Cite
Flamitha, R. T. ., Fadlan, F. ., Prasetiasari, C. ., & Erniyanti, E. . (2023). Analisis Yuridis Pengguna Jasa Ekspedisi Terhadap Barang Kiriman yang Tidak Dapat Dikeluarkan Petugas Bea dan Cukai di Free Trade Zone . Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu, 1(2), 69–77. https://doi.org/10.35912/jasmi.v1i2.2523

Downloads

Download data is not yet available.
Issue & Section
References

    Aminah, Suradi. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang PT JNE di Semarang, Diponegoro Law Journal Volume 4, Nomor 4 Tahun 2016.

    Christiani Prasetiasari, dkk, Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Era Digital pada Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam, Yumary: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 4 Nomor 1 September 2023, https://doi.org/10.35912/yumary.v4i1.2376

    Panca Gunawan Harefa, Idham, Erniyanti, Analisis Teori Hukum terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif, Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, Volume 2 Nomor 2, Tahun 2023, https://doi.org/10.35912/jihham.v2i2.1923

    Fadlan, Debtor's Guarantee in Providing the Convenience of Credit Agreement, International Journal of Research Culture Society, Volume, 6, Nomor 1, Tahun 2020.

    Farida Hasyim, Hukum Dagang, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

    Hakim Barkatullah, Ahmadi, Hak-Hak Konsumen, Bandung: Nusa Media, 2010.

    Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2009.

    Masri Singarimbun, Sofian Efendi, Metode Penelitian dan Survey, Jakarta, 2010.

    Muhammad Abdulkadir. Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2012.

    Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh, Agustus, 2022.

    Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

    Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia/Hukum Pengangkutan, Djambatan, Jakarta, 2011.

    Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014.

    Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Ed 1. Cet. 13. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

    Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, Lembar Negara 2006 Nomor 93, Tambahan Lembar Negara Nomor 4661

    Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Barang Impor Kiriman

  1. Aminah, Suradi. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang PT JNE di Semarang, Diponegoro Law Journal Volume 4, Nomor 4 Tahun 2016.
  2. Christiani Prasetiasari, dkk, Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Era Digital pada Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam, Yumary: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 4 Nomor 1 September 2023, https://doi.org/10.35912/yumary.v4i1.2376
  3. Panca Gunawan Harefa, Idham, Erniyanti, Analisis Teori Hukum terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif, Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, Volume 2 Nomor 2, Tahun 2023, https://doi.org/10.35912/jihham.v2i2.1923
  4. Fadlan, Debtor's Guarantee in Providing the Convenience of Credit Agreement, International Journal of Research Culture Society, Volume, 6, Nomor 1, Tahun 2020.
  5. Farida Hasyim, Hukum Dagang, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
  6. Hakim Barkatullah, Ahmadi, Hak-Hak Konsumen, Bandung: Nusa Media, 2010.
  7. Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2009.
  8. Masri Singarimbun, Sofian Efendi, Metode Penelitian dan Survey, Jakarta, 2010.
  9. Muhammad Abdulkadir. Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2012.
  10. Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh, Agustus, 2022.
  11. Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
  12. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia/Hukum Pengangkutan, Djambatan, Jakarta, 2011.
  13. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014.
  14. Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Ed 1. Cet. 13. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
  15. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
  16. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  17. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, Lembar Negara 2006 Nomor 93, Tambahan Lembar Negara Nomor 4661
  18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Barang Impor Kiriman