Hak-hak Konstitusional Anak terkait Penelantaran Akibat Perceraian

Main Article Content

Abstract

Children, both boys and girls, are considered state assets because they represent the nation's future generation. Children's development and growth require special consideration and protection on the part of parents, family, society, nation, and state. Children's constitutional rights are regulated in the 1945 Constitution, which guarantees the welfare of every citizen, including protection against violations of children's rights, which are considered human rights. Every child has the right to survival, growth, and development, as well as the right to be protected from violence and discrimination, as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; additionally, every child has the right to survival, growth, and development, as well as the right to be protected from violence and discrimination; The issue is why the constitutional rights of children who have been neglected as a result of divorce have not been fully complied with and what legal safeguards have the government implemented to reduce the number of child neglect victims.

Authors:
Yusnani Hasyimzum
Keywords:
1. Children's Constitutional Rights 2. Child Abandonment 3. Divorce
Published: Jul 2, 2021
DOI: https://doi.org/10.35912/jihham.v1i1.416

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Hasyimzum, Y. (2021). Hak-hak Konstitusional Anak terkait Penelantaran Akibat Perceraian . Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 1(1), 27-35. https://doi.org/10.35912/jihham.v1i1.416

Download Citation

  1. Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
  2. BibTeX
Section
Articles
References
  1. Astrid Fransisca Natalia R. (2008). Kerugian yang di Derita Anak Sebagai Akibat Tindak Pidana Penelantaran oleh Orang Tua. Fakultas Hukum UAJY.
  2. dalam http://www.kpai.go.id/artikel/potret-kesenjangan-perlindungan-anak-dari-
  3. Detik Finance , 28 Juli 2018, Data Kemiskinan RI 5 Tahun Terakhir Menurut BPS dalam
  4. Fauziah Retnani. (2013). Pertanggungjawaban Pidana Suami yang Menelantarkan dan Melakukan Kekerasan Psikis terhadap Istri Ditinjau Dari Undang-undnag No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, 2(2).
  5. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4138150/ini-data-kemiskinan-ri-5-
  6. https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ diakses tanggal 13 Oktober 2018.
  7. Hurlock, E.B. (1994). Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Jakarta. Erlangga.
  8. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik. (2017). Statistik Gender Tematik-Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia. Jakarta. KementerianPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  9. Khairullah, Elidar dan Sahara. (2017). Tindak Pidana Penelantaran dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 12(1).
  10. KPAI, (2014), Potret Kesenjangan Perlindungan Anak Dari Regulasi Hingga Implementasi
  11. La jamaa. (2008). Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Surabaya. PT Bina Ilmu.
  12. M.Ekaputra. (2012). Pidana Hudud Sebagai Alternatif Pembaharuan Sanksi Pidana di Indonesia. Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
  13. Muhammad Syaifullah. (2016). Penelantaran Ayah Terhadap Anak (Dalam Prespektif Hukum Islam dan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah.
  14. Nadia Kemala Ambaranie, Mensos Optimis Target Indonesia Bebas Anak Jalanan Tercapai dalam https://nasional,kompas.com/read/2017/11/20/18315131/mensos-0ptimist-target-indonesia-bebas -anak-jalanan-tercapai diakses 21 Oktober 2018
  15. Niniek Suparni. (2007). Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan. Jakarta. Sinar Grafika
  16. Putu Sarasita Kismadewi. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua yang Menelantarkan Anaknya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,. Denpasar. Fakultas Hukum Universitas Udayana.
  17. regulasi-hingga-implementasi diakses tanggal 17 Oktober 2018.
  18. Satria Heryanto Joewono. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penelantaran Rumah Tangga. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar.
  19. Soemiyati. (1982). Hukum Perkawinan Islam dan UUP (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Yogyakart.Liberty.
  20. Sunandar. (2017). Tinjauan terhadap Penelantaran Anak di Kaluku Bodoa Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Makassar.UIN Alauddin Makassar.
  21. tahun-terakhir-menurut-bps diakses tanggal 13 Oktober 2018.
  22. Waluyadi. (2009). Hukum Perlindungan Anak. Bandung. Mandar Maju.
  23. William Goode J. (1995). Sosiologi Keluarga. Jakarta. Bumi Aksara.