Akuntabilitas Publik dan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia

https://doi.org/10.35912/rambis.v3i1.2006
Published: Jun 20, 2023

Abstract:

Purpose: Using a quantitative approach at the explanatory level, this research paper aims to examine the effect of the Regional Government Financial Report Disclosure variable on Public Accountability variables.

Methodology/approach: The non-probability technique of the purposive sampling type obtained 450 observations from 150 samples of district local governments in Indonesia during 2017-2019 through documentation and literature review of secondary data

Results/findings: The results of hypothesis testing using the EViews 9 data processing software provide findings that Disclosure of LKPD (Y) also has a direct effect on Public Accountability.

Limitations: The measurement of the Public Accountability variable in this study is based only on audit opinions reported by the Supreme Audit Agency or BPK RI, due to time constraints, this study eliminates the measurement on the weak aspects of the LKPD internal control system as measured by the number of SPI cases and non-compliance with statutory provisions. LKPD invitations as measured by the total cases of non-compliance .

Contribution: The implications of these findings explain that disclosure of financial statements can reduce information asymmetry between agents and principals through the publication of financial reports that disclose relevant information. In addition, the research results can become criticism and suggestions for the government as regulators and decision makers in formulating policies related to transparency to the public.

Keywords:
1. Financial Statement Disclosure
2. Public Accountability
3. Local Government
Authors:
Wiwin Juliyanti
View PDF
How to Cite
Juliyanti, W. . (2023). Akuntabilitas Publik dan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia . Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis, 3(1), 1–17. https://doi.org/10.35912/rambis.v3i1.2006
Download Citation
  1. Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
  2. BibTeX

Downloads

Download data is not yet available.
Issue & Section
Vol. 3 No. 1 (2023): Juni
Articles
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

References

    Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of local government in Indonesia. Asian Journal of Accounting Research, 3(1), 123–138. https://doi.org/10.1108/ajar-07-2018-0019

    Aliya, S., and A. Nahar. (2012). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksebilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi & Auditing, 8(2).

    Anayochukwu, G, I., Ani, V, A., and Nsah, B. (2022). Assessment of Local Government Autonomy and Governance: A Case Study in Nigeria. Journal of Governance and Accountability Studies, 2(1), 15-28.

    Arifin, J. (2014). Isomorphic Pressures Influencing the Level of Mandatory Disclosure within Financial Statements of Indonesian Local Governments. November, 1–251. http://espace.library.curtin.edu.au/cgibin/espace.pdf?file=/2015/02/13/file_1/213629

    Bastian, Indra. 2014. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga: Jakarta

    Bungin, Burhan. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Depok : PT Raja Grafindo

    Dewi, F. G. (2022). Mutations of position and performance of local government public officers: An experimental study. Journal of Governance and Accountability Studies, 2(2), 93- 105

    Erryana, Vinda dan Setyawan, Hendri. 2016. Determinan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah se- Jawa Tengah). Jurnal Akuntansi Indonesia, 5(1).

    Gajewski, J. F., & Li, L. (2015). Can Internet-based disclosure reduce information asymmetry? Advances in Accounting, 31(1), 115–124. https://doi.org/10.1016/j.adiac.2015.03.013

    Ghozali, Imam. dan Anis Chariri. 2016, Teori Akuntansi, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

    Hilmi, A.Z. & Martani. (2012). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. Depok: Skripsi Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia

    International Accounting Standards Board. (2010). International financial reporting standards (IFRS's): Including international accounting standards (IAS's) and interpretations as at. London: International Accounting Standards Board.

    Juliyanti, W. (2023). Studi Deskriptif: Determinan Teknologi, Informasi dan Komunikasi dalam Pengungkapan LKPD di Indonesia. Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen, 2(2), 121-134.

    Khasanah, Rahardjo. (2014). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas dan Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Universitas Diponegoro.

    Liestiani, Annisa dan Dwi Martani (2012). Pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia untuk Tahun Anggaran 2006. Skripsi Sarjana. FEUI. Depok

    Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi

    Mwesigwa, D., Bogere, M., & Anastassova, L. (2021). Integrated policy formulation processes in local governments: A case study in mid-western Uganda. Journal of Governance and Accountability Studies, 1(2), 83-101

    Nairobi, N., Santi, N. R., & Afif, F. Y. (2021). The impact of the quality of democracy on the economic growth of provinces in Indonesia. Journal of Governance and Accountability Studies, 1(2), 121-132

    Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. (2010). Akuntansi Sektor Publik.Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat

    Omodero, C. O. (2019). Genesis of accountability and its impact on accounting. International Journal of Financial, Accounting, and Management, 1(1), 47-55. https://doi.org/10.35912/ijfam.v1i1.78

    Rahim, W, M. dan Martani, D. (2016). Analisis Pengaruh Tingkat Akses Internet, Kompetisi Politik, Opini Audit, Karakteristik Pemda, Dan Karakteristik Demografi Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan Dan NonKeuangan Website Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Universitas Indonesia.

    Republik Indonesia. (2001). Instruksi Presiden Republik Indonesia No 6 Tahun 2001 Tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

    Republik Indonesia. (2003). Instruksi Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

    Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

    Republik Indonesia. (2003). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang tentang Keuangan Negara. Sekertariat Negara. Indonesia

    Republik Indonesia. (20030. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Impelementasi Pemerintahan E-Government. Sekertariat Negara. Indonesia

    Republik Indonesia. (2004). Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sekertariat Negara. Indonesia.

    Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sekertariat Negara. Indonesia

    Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

    Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2008 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

    Republik Indonesia. (2004).Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara Sekertariat Negara. Indonesia

    Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

    Republik Indonesia. (2005).Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Sekertariat Negara. Indonesia.

    Republik Indonesia. (2006). Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sekertariat Negara. Indonesia.

    Republik Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Sekertariat Negara. Indonesia.

    Republik Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

    Republik Indonesia. (2007). Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sekertariat Negara. Indonesia.

    Republik Indonesia. (2007). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

    Republik Indonesia. (2007). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

    Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sekertariat Negara. Indonesia

    Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

    Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Sekertariat Negara. Indonesia.

    Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Sekertariat Negara. Indonesia

    Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Sekertariat Negara. Indonesia.

    Republik Indonesia. (2012). Peraturan Presiden Republik Indonesia No 35 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Singel Window. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

    Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terintegrasi.Sekertariat Negara. Indonesia.

    Scott, W. R. (2015). Financial accounting theory. Toronto, Ont: Pearson Prentice Hall.

    Sugiyono. (2019). Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta

    Suhardjanto, D., Rusmin, Mandasari, P.,Brown, A.(2011). Mandatory Disclosure Compliance and Local Government Characteristics: Evidence from Indonesian Municipalities. Penelitian Hibah Publikasi Internasional, LP2M UNS

    Suryanto. (2017). Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jurnal Agregasi. ISSN : 2337-5299.

    Suwardjono. (2015). Teori Akuntansi, Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Yogyakarta: BPFE

    Torres, L., Pina, V., & Royo, S. (2010). E-government and the transformation of public administrations in EU countries: Beyond NPM or just a second wave of reforms? Online Information Review, 29(5), 531–553. https://doi.org/10.1108/14684520510628918

    www.bpkp.go.id

  1. Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of local government in Indonesia. Asian Journal of Accounting Research, 3(1), 123–138. https://doi.org/10.1108/ajar-07-2018-0019
  2. Aliya, S., and A. Nahar. (2012). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksebilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi & Auditing, 8(2).
  3. Anayochukwu, G, I., Ani, V, A., and Nsah, B. (2022). Assessment of Local Government Autonomy and Governance: A Case Study in Nigeria. Journal of Governance and Accountability Studies, 2(1), 15-28.
  4. Arifin, J. (2014). Isomorphic Pressures Influencing the Level of Mandatory Disclosure within Financial Statements of Indonesian Local Governments. November, 1–251. http://espace.library.curtin.edu.au/cgibin/espace.pdf?file=/2015/02/13/file_1/213629
  5. Bastian, Indra. 2014. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga: Jakarta
  6. Bungin, Burhan. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Depok : PT Raja Grafindo
  7. Dewi, F. G. (2022). Mutations of position and performance of local government public officers: An experimental study. Journal of Governance and Accountability Studies, 2(2), 93- 105
  8. Erryana, Vinda dan Setyawan, Hendri. 2016. Determinan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah se- Jawa Tengah). Jurnal Akuntansi Indonesia, 5(1).
  9. Gajewski, J. F., & Li, L. (2015). Can Internet-based disclosure reduce information asymmetry? Advances in Accounting, 31(1), 115–124. https://doi.org/10.1016/j.adiac.2015.03.013
  10. Ghozali, Imam. dan Anis Chariri. 2016, Teori Akuntansi, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
  11. Hilmi, A.Z. & Martani. (2012). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. Depok: Skripsi Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia
  12. International Accounting Standards Board. (2010). International financial reporting standards (IFRS's): Including international accounting standards (IAS's) and interpretations as at. London: International Accounting Standards Board.
  13. Juliyanti, W. (2023). Studi Deskriptif: Determinan Teknologi, Informasi dan Komunikasi dalam Pengungkapan LKPD di Indonesia. Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen, 2(2), 121-134.
  14. Khasanah, Rahardjo. (2014). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas dan Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Universitas Diponegoro.
  15. Liestiani, Annisa dan Dwi Martani (2012). Pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia untuk Tahun Anggaran 2006. Skripsi Sarjana. FEUI. Depok
  16. Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi
  17. Mwesigwa, D., Bogere, M., & Anastassova, L. (2021). Integrated policy formulation processes in local governments: A case study in mid-western Uganda. Journal of Governance and Accountability Studies, 1(2), 83-101
  18. Nairobi, N., Santi, N. R., & Afif, F. Y. (2021). The impact of the quality of democracy on the economic growth of provinces in Indonesia. Journal of Governance and Accountability Studies, 1(2), 121-132
  19. Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. (2010). Akuntansi Sektor Publik.Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat
  20. Omodero, C. O. (2019). Genesis of accountability and its impact on accounting. International Journal of Financial, Accounting, and Management, 1(1), 47-55. https://doi.org/10.35912/ijfam.v1i1.78
  21. Rahim, W, M. dan Martani, D. (2016). Analisis Pengaruh Tingkat Akses Internet, Kompetisi Politik, Opini Audit, Karakteristik Pemda, Dan Karakteristik Demografi Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan Dan NonKeuangan Website Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Universitas Indonesia.
  22. Republik Indonesia. (2001). Instruksi Presiden Republik Indonesia No 6 Tahun 2001 Tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
  23. Republik Indonesia. (2003). Instruksi Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
  24. Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
  25. Republik Indonesia. (2003). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang tentang Keuangan Negara. Sekertariat Negara. Indonesia
  26. Republik Indonesia. (20030. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Impelementasi Pemerintahan E-Government. Sekertariat Negara. Indonesia
  27. Republik Indonesia. (2004). Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sekertariat Negara. Indonesia.
  28. Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sekertariat Negara. Indonesia
  29. Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
  30. Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2008 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
  31. Republik Indonesia. (2004).Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara Sekertariat Negara. Indonesia
  32. Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
  33. Republik Indonesia. (2005).Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Sekertariat Negara. Indonesia.
  34. Republik Indonesia. (2006). Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sekertariat Negara. Indonesia.
  35. Republik Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Sekertariat Negara. Indonesia.
  36. Republik Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
  37. Republik Indonesia. (2007). Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sekertariat Negara. Indonesia.
  38. Republik Indonesia. (2007). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
  39. Republik Indonesia. (2007). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
  40. Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sekertariat Negara. Indonesia
  41. Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
  42. Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Sekertariat Negara. Indonesia.
  43. Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Sekertariat Negara. Indonesia
  44. Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Sekertariat Negara. Indonesia.
  45. Republik Indonesia. (2012). Peraturan Presiden Republik Indonesia No 35 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Singel Window. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
  46. Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terintegrasi.Sekertariat Negara. Indonesia.
  47. Scott, W. R. (2015). Financial accounting theory. Toronto, Ont: Pearson Prentice Hall.
  48. Sugiyono. (2019). Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta
  49. Suhardjanto, D., Rusmin, Mandasari, P.,Brown, A.(2011). Mandatory Disclosure Compliance and Local Government Characteristics: Evidence from Indonesian Municipalities. Penelitian Hibah Publikasi Internasional, LP2M UNS
  50. Suryanto. (2017). Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jurnal Agregasi. ISSN : 2337-5299.
  51. Suwardjono. (2015). Teori Akuntansi, Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Yogyakarta: BPFE
  52. Torres, L., Pina, V., & Royo, S. (2010). E-government and the transformation of public administrations in EU countries: Beyond NPM or just a second wave of reforms? Online Information Review, 29(5), 531–553. https://doi.org/10.1108/14684520510628918
  53. www.bpkp.go.id