Evaluasi Kebijakan Bantuan Keuangan Khusus tentang Bali Smart Island di Desa Pakraman di Kecamatan Buleleng
Abstract:
Purpose: The Special Financial Assistance (BKK) policy from the Province of Bali through the Bali Smart Island (BSI) program in Pakraman Village in Buleleng Subdistrict is to improve digital-based public services by providing free wifi.With equitable access to information technology such as the internet network in Pakraman Village, it can realize equitable development in all fields.
Research methodology: This research method uses a qualitative descriptive approach.
Results: This research method uses a qualitative descriptive approach. The results of the research show that the BSI BKK Policy Evaluation for Pakraman Village in Buleleng District with a 4-indicator approach, namely input, process, output and outcomes, has not been optimal.
Limitations: In this study only used a few informants, therefore future research may consider using more informants.
Contribution: This research contributes to the Regional Government of Buleleng Regency.
Downloads
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Badjuri, A. K., & Yuwono, T. (2002). Kebijakan Publik Konsep dan Strategi Semarang: Undip Press.
DEWI, P. A. D. R., YANTI, P. T. E., DEWI, L. P. P., SANJAYA, K. A. P., & MAHENDRA, I. P. U. Y. (2018). Implementasi Program Gerbang Sadu Mandara di Desa Sangsit Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 8(3).
Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik (edisi kedua), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Dye, T. R. (1981). Understanding Public Policy. Englewood Cliffs, N.J : Prentice-Hall Inc.
Ekowati, M. R. L. (2005). Perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan atau program, edisi revisi. Bandung: PT Rosdakarya.
Gibran, K., Jaddang, S., & Ardiansyah, M. (2021). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di kecamatan Jangka. Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas, 1(1), 69–82. https://doi.org/10.35912/jastaka.v1i1.291.
Mardiasmo, M. (2021). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru: Penerbit Andi.
Muhamad, M., Budiani, S. R., Chamidah, N., Kardiyati, E. N., & Adjie, M. (2022). Peran Bumdes dalam Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan di Lereng Sumbing, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2(4), 211-220.
Satriajaya, J., Handajani, L., & Putra, I. (2018). Pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus dari pemerintah kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Jurnal Akuntansi Aktual, 5(1), 1-14.
Suharto, E. (2009). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat.
Supriadi, R. A., Astuti, M. W., Darina, S., Frediani, I., & Pigai, T. N. (2021). Analisis evaluasi kebijakan publik bantuan tunai: studi kasus bantuan tunai di provinsi Lampung. Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas, 1(1), 25-42.
Syaukani, H., Gaffar, A., & Rasyid, M. R. (2002). Otonomi daerah dalam negara kesatuan: Kerjasama Pustaka Pelajar [dan] Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan.
Tuhana, A. S. M., & Daerobi, A. (2022). Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik, 1(1), 25-43.
Wahab, S. A. (1997). Evaluasi Kebijakan Publik. Penerbit Balai Pustaka Jakarta.
Wibawa, S. (1994). Kebijakan publik. Proses dan Analisis, Intermedia, Jakarta.
Winarno, B. (2002). Teori dan proses kebijakan publik: Media Pressindo.
- Badjuri, A. K., & Yuwono, T. (2002). Kebijakan Publik Konsep dan Strategi Semarang: Undip Press.
- DEWI, P. A. D. R., YANTI, P. T. E., DEWI, L. P. P., SANJAYA, K. A. P., & MAHENDRA, I. P. U. Y. (2018). Implementasi Program Gerbang Sadu Mandara di Desa Sangsit Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 8(3).
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik (edisi kedua), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, T. R. (1981). Understanding Public Policy. Englewood Cliffs, N.J : Prentice-Hall Inc.
- Ekowati, M. R. L. (2005). Perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan atau program, edisi revisi. Bandung: PT Rosdakarya.
- Gibran, K., Jaddang, S., & Ardiansyah, M. (2021). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di kecamatan Jangka. Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas, 1(1), 69–82. https://doi.org/10.35912/jastaka.v1i1.291.
- Mardiasmo, M. (2021). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru: Penerbit Andi.
- Muhamad, M., Budiani, S. R., Chamidah, N., Kardiyati, E. N., & Adjie, M. (2022). Peran Bumdes dalam Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan di Lereng Sumbing, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2(4), 211-220.
- Satriajaya, J., Handajani, L., & Putra, I. (2018). Pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus dari pemerintah kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Jurnal Akuntansi Aktual, 5(1), 1-14.
- Suharto, E. (2009). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat.
- Supriadi, R. A., Astuti, M. W., Darina, S., Frediani, I., & Pigai, T. N. (2021). Analisis evaluasi kebijakan publik bantuan tunai: studi kasus bantuan tunai di provinsi Lampung. Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas, 1(1), 25-42.
- Syaukani, H., Gaffar, A., & Rasyid, M. R. (2002). Otonomi daerah dalam negara kesatuan: Kerjasama Pustaka Pelajar [dan] Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan.
- Tuhana, A. S. M., & Daerobi, A. (2022). Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik, 1(1), 25-43.
- Wahab, S. A. (1997). Evaluasi Kebijakan Publik. Penerbit Balai Pustaka Jakarta.
- Wibawa, S. (1994). Kebijakan publik. Proses dan Analisis, Intermedia, Jakarta.
- Winarno, B. (2002). Teori dan proses kebijakan publik: Media Pressindo.
