Penerapan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan
Abstract:
Purpose: This study to explain the implementation of the liability of the application of the liability of the certificate of fitness for the functions of buildings based on Law No. 28 of 2002 on buildings in Pangkalan Kerincsi District, Pelalawan regency.
Method: This study is a sociological legal research with empirical approach.
Result: The application of the certificate of eligibility for building functions based on Law No.28 of 2002 on building in Pangkalan Kerinci District Pelalawan regency did not run effectively due to: first, the implementation resources in other words lack of experts. Secondly, the facilities that support its enforcement do not yet exist. Third, the lack of public awareness. Constraints on the implementation of the certificate of eligibility for building functions based on Law No. 28 year 2002 about buildings in the District of Pangkalan Kerinci Pelalawan author caused because: first, because of the lack of seriousness of the government. Second, the implementation resources have not been adequate in other words the shortage of experts. Third, the enforcement facility does not yet exist. Fourth, public awareness is still not maximized. Fifth, the public does not understand and understand the importance of building function certificate.
Limitations: This study only occurred in the Pelalawan regency of Riau province.
Contribution: This research is expected to be useful for the Pelalawan Government, especially related agencies and all people who need knowledge or information about the application of building function certificates.
Downloads
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Achmad, A. (2009). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interprestasi Undang-undang Legisprudence. Jakarta: Kencana.
Andrian, F. et.al (2021). Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia , 1(1), 1-10.
Evangelista, O. (2018). Analisis Mengenai Pertanggungjawaban Pengembang Rumah Susun Terkait Ketiadaan Sertifikat Laik Fungsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Jurnal Hukum Adigama, 1(1), 2-24.
Harisun, E. (2013). Kajian Sistem Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung di Kota Ternate Propinsi Maluku. Jurnal Media Engineering, 3(1), 14-22.
Islamiati, I.A. (2019). Optimalisasi Adopsi Inovasi Program SIMOLEK pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. Jurnal Online Mahasiswa Bidang Sosial dan Ilmu Politik , 6(3).
Johan, T. S. B. (2018). Hukum Tata Negara dan Hukum Adminstrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
Mulyo, R. A. (2016). Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung Negara Pada Pemerintah Kota Semarang. Prosiding Seminar Nasional Sustainable Architecture And Urbanism Universitas Diponegoro.
Nurmayani, F. M. (2021). Problematika Konsep Diskresi dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 1(1), 11-20.
Prajnaparamita, K. (2018). Aspek Hukum Sertifikat Layak Fungsi (SLF) Bangunan dalam Rangka Penghindaran Kecelakaan Kerja. Adminitrative Law & Governance Journal, 1(1-4), 391-397.
Rahardjo, S. (2002). Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah. Yogyakarta: Genta Publishing.
Regiyati, S dan Rusli, Z. (2021). Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Meningkatkan Investasi di Kota Pekanbaru (Strategy of the Investment Serviceand the One Stop Service in Increasing Investment at Pekanbaru City). Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik , 2(1), 47-56.
Riau, D. P. (2016). Pengaruh Komunikasi, Struktur Birokrasi dan Dukungan Publik Terhadap Sumberdaya dan Disposisi Dalam Meningkatkan Kinerja Implementasi Kebijakan (Studi Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung di Kota Probolinggo). Disertasi Program Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
Sabaruddin, A. (2013). A-Z Persyaratan Teknis Bangunan. Jakarta: Griya Kreasi.
Soekanto, S. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Tasyah A. et.al. (2021). Best Practice Kebijakan E-Government Dalam Mengimplementasikan Pelayanan Publik di Era New Normal. Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik, 1(1), 21-33.
- Achmad, A. (2009). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interprestasi Undang-undang Legisprudence. Jakarta: Kencana.
- Andrian, F. et.al (2021). Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia , 1(1), 1-10.
- Evangelista, O. (2018). Analisis Mengenai Pertanggungjawaban Pengembang Rumah Susun Terkait Ketiadaan Sertifikat Laik Fungsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Jurnal Hukum Adigama, 1(1), 2-24.
- Harisun, E. (2013). Kajian Sistem Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung di Kota Ternate Propinsi Maluku. Jurnal Media Engineering, 3(1), 14-22.
- Islamiati, I.A. (2019). Optimalisasi Adopsi Inovasi Program SIMOLEK pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. Jurnal Online Mahasiswa Bidang Sosial dan Ilmu Politik , 6(3).
- Johan, T. S. B. (2018). Hukum Tata Negara dan Hukum Adminstrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
- Mulyo, R. A. (2016). Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung Negara Pada Pemerintah Kota Semarang. Prosiding Seminar Nasional Sustainable Architecture And Urbanism Universitas Diponegoro.
- Nurmayani, F. M. (2021). Problematika Konsep Diskresi dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 1(1), 11-20.
- Prajnaparamita, K. (2018). Aspek Hukum Sertifikat Layak Fungsi (SLF) Bangunan dalam Rangka Penghindaran Kecelakaan Kerja. Adminitrative Law & Governance Journal, 1(1-4), 391-397.
- Rahardjo, S. (2002). Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Regiyati, S dan Rusli, Z. (2021). Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Meningkatkan Investasi di Kota Pekanbaru (Strategy of the Investment Serviceand the One Stop Service in Increasing Investment at Pekanbaru City). Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik , 2(1), 47-56.
- Riau, D. P. (2016). Pengaruh Komunikasi, Struktur Birokrasi dan Dukungan Publik Terhadap Sumberdaya dan Disposisi Dalam Meningkatkan Kinerja Implementasi Kebijakan (Studi Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung di Kota Probolinggo). Disertasi Program Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- Sabaruddin, A. (2013). A-Z Persyaratan Teknis Bangunan. Jakarta: Griya Kreasi.
- Soekanto, S. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tasyah A. et.al. (2021). Best Practice Kebijakan E-Government Dalam Mengimplementasikan Pelayanan Publik di Era New Normal. Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik, 1(1), 21-33.
